KPK Cegah Andi Mallarangeng ke Luar Negeri Selama Enam Bulan

Kompas.com - 06/12/2012, 18:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan pencegahan atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Pencegahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

"Memang benar KPK sudah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor 4569/01/23/12/2012 tanggal 3 Desember," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Bambang mengatakan, Andi akan dicegah selama enam bulan ke depan. Petinggi Partai Demokrat itu dicegah bepergian ke luar negeri bersama dua orang lainnya berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.


Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

 

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    Nasional
    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Nasional
    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Nasional
    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Nasional
    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Nasional
    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nasional
    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    Nasional
    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Nasional
    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Nasional
    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Nasional
    Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

    Kritik Anies soal Formula E, Megawati: Monas itu Cagar Budaya

    Nasional
    'Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu...'

    "Kalau Pasal 170 Salah Ketik, Masa Bisa Sepanjang Itu..."

    Nasional
    Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

    Tanggapi Usul Mahfud MD, Kabareskrim: Perlu Ada Penegakan Hukum di Daerah Terpencil

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X