KPK Cegah Andi Mallarangeng ke Luar Negeri Selama Enam Bulan

Kompas.com - 06/12/2012, 18:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi secara resmi mengumumkan pencegahan atas nama Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Pencegahan tersebut berkaitan dengan penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan pusat pelatihan olahraga Hambalang.

"Memang benar KPK sudah mengirim surat kepada Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Nomor 4569/01/23/12/2012 tanggal 3 Desember," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Bambang mengatakan, Andi akan dicegah selama enam bulan ke depan. Petinggi Partai Demokrat itu dicegah bepergian ke luar negeri bersama dua orang lainnya berinisial AZM (swasta) dan MAT (dari PT Adhi Karya).

Nama Andi disebut dalam hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan soal proyek Hambalang. BPK menduga Andi melakukan pelanggaran undang-undang. Dia diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora. Wafid menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid itu diduga melanggar PMK 65/PMK. 02/2012.

Kesalahan Andi lainnya, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Tindakan Wafid dinilai melanggar Keppres Nomor 80 Tahun 2003. Atas tindakan membiarkan itu, Andi kembali dianggap melanggar PP Nomor 60 Tahun 2008.

Pengembangan Kasus Hambalang KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Menpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain.

KPK kini mengembangkan perkara Deddy dengan mengusut pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy melakukan penyelewengan. Di samping itu, KPK membuka penyelidikan baru yang menelusuri indikasi tindak pidana korupsi selain penyalahgunaan wewenang. Misalnya, indikasi suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Sebelumnya, KPK mencegah Direktur PT Global Daya Manunggal Nany Meilana Ruslie dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Machfud Suroso. Pencegahan Machfud telah berakhir.

 

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Doni Monardo: Covid-19 Berbahaya, tapi Manusia Carrier Jauh Lebih Bahaya

    Nasional
    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Tokoh yang Ingin Jadi Capres Disarankan Bangun Komunikasi yang Cerdas

    Nasional
    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    TNI Bakal Kerahkan Seluruh Matra Distribusi Vaksin Covid-19

    Nasional
    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Kalangan Buruh Kritik Baleg DPR Bahas RUU Cipta Kerja di Hotel

    Nasional
    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Video Call dengan Jokowi, Perawat Pasien Covid-19 Ini Cerita Jarang Pulang hingga Warga yang Tak Patuh

    Nasional
    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Menko PMK Sebut Pemerintah Terus Cari Cara Cegah Kematian Dokter akibat Covid-19

    Nasional
    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Keputusan Jokowi Dinilai Persulit Penyelidikan Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Wakil Ketua MPR Duga Gatot Nurmantyo Ingin Calonkan Diri Jadi Presiden

    Nasional
    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Menko PMK Minta Para Dokter yang Tangani Covid-19 Utamakan Keselamatan Pribadi

    Nasional
    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Penunjukan Eks Tim Mawar Jadi Pejabat Kemenhan Dinilai Jadi Langkah Mundur

    Nasional
    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    UPDATE 27 September: Ada 129.553 Orang Suspek Covid-19 di Indonesia

    Nasional
    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Minta Keppres Eks Anggota Tim Mawar Dicabut, IKOHI Sebut Pelanggar HAM Tak Boleh Tentukan Masa Depan Bangsa

    Nasional
    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    UPDATE 27 September: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 3.207.055

    Nasional
    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Anggota Komisi I DPR: Hanya Jokowi yang Paling Tahu Alasan Sebenarnya Pergantian Gatot Nurmantyo

    Nasional
    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    UPDATE 27 September: Sebaran 3.874 Kasus Baru di Indonesia

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X