Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Dahlan, BK Minta Pimpinan DPR Surati Presiden

Kompas.com - 06/12/2012, 15:27 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan merekomendasikan kepada pimpinan DPR untuk mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi sikap Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hal itu merupakan keputusan BK yang diambil dalam rapat di Wisma DPR di Cikopo, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/12/2012 ) malam. Hasil keputusan itu disampaikan Ketua BK M Prakosa di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Prakosa mengatakan, dalam rekomendasi kepada pimpinan DPR, BK menilai Dahlan tidak berhati-hati dan tidak cermat dalam melontarkan pernyataan. Padahal, kata dia, pernyataan itu belum jelas faktanya.

Ketidakhati-hatian Dahlan, kata Prakosa, telah merugikan individu anggota dewan. Dia memberi contoh tiga anggota dewan yang awalnya disebut terlibat. Kenyataannya, ketiganya sama sekali tidak terlibat. Tiga anggota lainnya yang disebut terlibat dinyatakan tidak terbukti melanggar etika.

Hal ini terjadi pada penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) M Ichlas El Qudsi dan Muhammad Hatta, serta politisi Partai Demokrat Andi Timo Pangeran. Mereka dikaitkan dalam pertemuan antara anggota Komisi XI dan direksi PT Merpati Nusantara Airlines tanggal 1 Oktober silam. Padahal, mereka tidak ikut dalam pertemuan itu.

"Tudingan itu tentu memberikan dampak, apalagi sudah mendapat vonis publik," kata Prakosa.

Prakosa menambahkan, sikap Dahlan juga merusak keharmonisan hubungan antara legislatif dan eksekutif dan membuat kegaduhan politik di tengah masyarakat.

"Ini akan memberikan dampak tak menguntungkan bagi pemerintah dalam melaksanakan program-program pembangunan," pungkas politisi PDI Perjuangan itu.

Seperti diberitakan, BK memutuskan bahwa empat anggota dewan terbukti melanggar etika atas dugaan permintaan jatah kepada BUMN. Tiga anggota dewan lainnya dinyatakan tidak melanggar etika.

Namun, tak disebutkan identitas maupun asal fraksi keempat anggota tersebut. Begitu pula dengan sanksi yang akan diberikan BK. Semua itu akan diumumkan setelah keputusan BK disampaikan ke masing-masing fraksi.

Baca juga:
Tuduhan Pemerasan, Empat Anggota DPR Langgar Etika
Tak Ada Sanksi Berat untuk Anggota DPR Pelanggar Etika

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

    Nasional
    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

    Nasional
    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

    Nasional
    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

    Nasional
    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

    Nasional
    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

    Nasional
    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

    Nasional
    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

    Nasional
    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

    Nasional
    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

    Nasional
    Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

    Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

    Nasional
    KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

    KPK Duga Hakim Agung Gazalba Saleh Cuci Uang Rp 20 Miliar

    Nasional
    Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

    Gibran Bakal ke Istana Malam Ini, Bersama Prabowo?

    Nasional
    Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

    Surya Paloh Sebut Nasdem dan PKS Siap Bergabung ke Pemerintahan Prabowo maupun Jadi Oposisi

    Nasional
    KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

    KPK Cek Langsung RSUD Sidoarjo Barat, Gus Muhdlor Sudah Jalani Rawat Jalan

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com