Hartati Diizinkan Rawat Jalan di RS Abdi Waluyo

Kompas.com - 06/12/2012, 12:57 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengizinkan terdakwa kasus dugaan penyuapan ke Bupati Buol, Hartati Murdaya, untuk berobat rutin di Rumah Sakit Abdu Waluyo Jakarta. Hal ini merupakan tanggapan atas permintaan Hartati untuk dirawat di luar rumah tahanan dengan alasan tidak ada fasilitas fisioterapi yang disediakan rutan.

"Menimbang setelah majelis hakim mencermati dengan saksama, maka majelis berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan," kata Ketua Majelis Hakim Gusrizal dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2012).

Dalam penetapannya, majelis hakim mengizinkan Hartati berobat rutin di RS Abdi Waluyo dengan tetap memperhatikan jadwal persidangan. "Untuk kelancaran jalannya persidangan, pemeriksaan disesuaikan dengan jadwal persidangan," tambah Gusrizal.

Selain itu, majelis hakim meminta tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengawal Hartati selama rawat jalan kemudian segera mengembalikan mantan anggota dewan pembina Partai Demokrat itu ke rutan seusai berobat. Dalam persidangan tersebut, Hartati juga mengungkapkan kalau dia membutuhkan makanan yang dapat disesuaikan dengan rekomendasi dokter. Hartati mengaku punya sakit darah tinggi, kolesterol, diabetes, jantung, serta gangguan tiroid dan kandungan.


Selain mengizinkan rawat jalan, majelis hakim Tipikor mengabulkan permintaan Hartati untuk membuka sejumlah rekeningnya yang diblokir KPK. Majelis menilai, pemblokiran sejumlah rekening atas nama Hartati itu tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada yang bersangkutan.

Dalam kasus ini, Hartati didakwa menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) lahan di Buol, Sulawesi Tengah. Direktur Utama PT Hardaya Inti Plantation itu didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol

Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cerita Stafsus Jokowi yang Berkali-kali Ditolak Kerja karena Difabel

    Cerita Stafsus Jokowi yang Berkali-kali Ditolak Kerja karena Difabel

    Nasional
    Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

    Soal Bayar SPP Pakai Go-Pay, Nadiem: Enggak Ada Urusannya sama Kemendikbud

    Nasional
    Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

    Tangani Kasus Kekerasan, LBH APIK Diintimidasi Polisi dari Polsek Matraman

    Nasional
    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Komplain Apartemennya Disita Terkait Kasus Jiwasraya, 2 Orang Ini Diperiksa Kejagung

    Nasional
    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    RUU Ketahanan Keluarga, PPP Tak Sepakat Pidana Bagi Pendonor Sperma dan Sel Telur

    Nasional
    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Saat Kalla Beri Tahu Emil Dardak Seni Jadi Orang Nomor Dua...

    Nasional
    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Polri Sebut Usulan Mahfud soal Polsek Tak Perlu Sidik Kasus Perlu Didiskusikan

    Nasional
    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Mahfud MD Pastikan Kejagung Tindaklanjuti Hasil Penyelidikan Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai

    Nasional
    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Menpora Ingatkan Suporter Bersiap Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

    Nasional
    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Politisi Demokrat: Sudah Jelas Yasonna Melakukan Pembohongan Publik

    Nasional
    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nurhadi jadi Buron KPK, Polri Persilakan Kuasa Hukum dan Keluarga Membantu

    Nasional
    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    KPK Ungkap Faktor yang Mempersulit Pencarian Nurhadi dan Harun Masiku

    Nasional
    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Mendagri Yakin Pemindahan Ibu Kota Dongkrak Ekonomi Kalimantan

    Nasional
    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Periksa Anak Bupati Sidoarjo Nonaktif, KPK Gali Pendanaan Klub Deltras Sidoarjo

    Nasional
    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Periksa Bupati OKU Selatan, KPK Dalami Aliran Dana Kasus Laboratorium Madrasah

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X