Hakim Perintahkan Blokir Rekening Hartati Dibuka

Kompas.com - 06/12/2012, 12:19 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengabulkan permohonan pihak terdakwa kasus dugaan penyuapan ke Bupati Buol, Hartati Murdaya Poo yang meminta agar blokir rekeningnya dibuka. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Gusrizal menyatakan, pemblokiran sejumlah rekening Hartati tersebut tidak berkaitan dengan perkara suap yang didakwakan kepada Hartati. Hal ini disampaikan hakim Gusrizal saat membacakan penetepan pengadilan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2012).

"Dengan demikian, pemblokiran tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara yang didakwakan karena bukan rekening yang diduga hasil tindak pidana korupsi. Majelis dapat mengabulkan permohonan terdakwa dengan mencabut pemblokiran rekening," kata Gusrizal.

Hartati didakwa menyuap Bupati Buol Amran Batalipu terkait kepengurusan izin usaha perkebunan (IUP) dan hak guna usaha (HGU) lahan di Buol, Sulawesi Tengah. Mantan anggota Dewan Pembina Partai Demokrat itu didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 1 huruf a juncto Pasal 64 Ayat 1 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 13 dalam undang-undang yang sama. Ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara.

Penetapan hakim ini menanggapi permohonan Hartati yang disampaikan melalui pengacaranya pada persidangan pekan lalu. Hartati beralasan kalau sejumlah rekening yang diblokir Komisi Pemberantasan Korpsi itu tidak berkaitan dengan perkara suap yang didakwakan kepadanya. Menurut Hartati, rekening itu berisi uang untuk kegiatan sosial, keuangan perusahaan, dan kepentingan pribadinya. Pemblokiran rekening tersebut, katanya, menghambat kegiatan sosial seperti pembangunan rumah sakit yang dananya disimpan dalam rekening-rekening atas nama Hartati.

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Hartati dan Dugaan Suap Bupati Buol


Baca tentang
    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Nasional
    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Nasional
    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Nasional
    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Nasional
    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    Nasional
    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Nasional
    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Nasional
    Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

    Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

    Nasional
    Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

    Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

    Nasional
    Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

    Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

    Nasional
    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

    Nasional
    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

    Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

    Nasional
    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

    Nasional
    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X