Sulit Mencari Calon Hakim Agung

Kompas.com - 06/12/2012, 01:51 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Komisi Yudisial kesulitan mencari calon hakim agung. KY baru mengajukan 24 nama dari 27 nama calon hakim agung untuk diuji kelayakan dan kepatutan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta, Rabu (5/12).

Separuh nama calon diajukan ke DPR Mei lalu. Pimpinan DPR mengembalikan 12 nama yang diajukan karena tidak sesuai kebutuhan. Saat itu, Mahkamah Agung (MA) membutuhkan lima hakim agung yang kosong, yaitu 1 hakim agung pidana militer, 2 hakim agung perdata, dan 2 hakim agung pidana.

Sesuai aturan, jumlah calon hakim agung yang diajukan untuk diuji kelayakan dan kepatutan tiga kali lipat kebutuhan hakim agung.

Kemarin, KY mengajukan 12 calon hakim agung tambahan untuk memenuhi kekosongan empat kursi hakim agung, yaitu 2 hakim agung pidana dan 2 hakim agung perdata.

Adanya kekosongan sembilan hakim agung di MA tersebut, diperlukan 27 calon untuk uji kelayakan dan kepatutan. Kekurangan tiga calon hakim yang seharusnya diajukan Mei lalu belum bisa dipenuhi.

”Kami sudah berusaha mencari calon-calon untuk membayar ’utang’ tadi, tetapi kami tidak mendapatkannya. Terus terang kami tidak memaksakan untuk bisa mendapatkannya,” ujar Ketua KY Eman Suparman.

Menurut dia, KY mengutamakan rekam jejak dan integritas calon hakim. Jika tidak ada calon yang memenuhi kriteria, KY tidak akan memaksakan. Kehati-hatian dipegang teguh. Apalagi, ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh hakim agung.

Menanggapi pengajuan nama-nama calon hakim agung, Wakil Ketua DPR Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Priyo Budi Santoso mengatakan, DPR akan mempercepat uji kelayakan dan kepatutan.

Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan akan dimulai pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2012-2013, pertengahan Januari 2013.

Sebagian besar calon hakim agung yang diajukan KY ke DPR pernah mengikuti seleksi calon hakim agung dan gagal. Nommy HT Siahaan (Kepala Pengadilan Tinggi Pekanbaru) pernah empat kali mengikuti seleksi.

Ketua Bidang Rekrutmen dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Taufiqurrahman Syahuri menegaskan, kegagalan calon sebelumnya terkait kesehatan dan kompetensi. Bila kegagalan terkait catatan perilaku yang kurang baik, KY tidak meloloskannya.

KY tidak bisa menjamin seleksinya menghindarkan kemungkinan adanya hakim agung seperti Achmad Yamanie. Yamanie adalah hakim agung yang dinilai tidak profesional karena memalsukan putusan peninjauan kembali. (NTA/INA)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Mantan Jaksa Agung Ini: 3 Hal Ini Akan Terjadi jika Kasus HAM Berat Masa Lalu Tak Diselesaikan

Nasional
Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Wapres: Seleksi Guru PPPK Solusi Pembenahan Tata Kelola Guru

Nasional
Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Abaikan Protokol Kesehatan saat Catatkan Pernikahan Putri Rizieq Shihab, Kepala KUA Tanah Abang Dimutasi

Nasional
Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Kontras Nilai UU Pengadilan HAM Belum Efektif Beri Akses Keadilan

Nasional
Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Di Countries Strategic Dialogue, Pemerintah Akan Sampaikan Kondisi Pandemi dan Perekonomian Indonesia

Nasional
Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Alasan Menkumham Usulkan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan Tak Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Mengaku 2 Kali Surati Kejagung terkait Permohonan Penerbitan Red Notice Baru Djoko Tjandra

Nasional
Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Akui Terima Surat dari Istri Djoko Tjandra soal Red Notice, Irjen Napoleon: Istrinya Punya Hak Hukum

Nasional
Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Hari H Pilkada Makin Dekat, Mendagri: Yang Berpotensi Langgar Jaga Jarak Tak Boleh Terjadi

Nasional
Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Satgas Sebut Rumah Sakit di 4 Provinsi Alami Kenaikan Jumlah Pasien Covid-19

Nasional
Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Bawaslu Ungkap 7 Modus Pelibatan Anak dalam Kampanye yang Mungkin Terjadi pada Pilkada 2020

Nasional
Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Tak Hanya Guru Honorer, Lulusan PPG yang Belum Mengajar Juga Bisa Tes PPPK

Nasional
Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Panglima TNI Tak Perintahkan Copot Spanduk, Pangdam Jaya: Setelah Kegiatan Saya Laporkan

Nasional
Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Sidang Perdana Judicial Review UU Cipta Kerja, KSPI: Buruh Tak Gelar Aksi

Nasional
Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Usulan Formasi Guru untuk Seleksi PPPK Diperpanjang hingga 31 Desember 2020

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X