Penarikan Penyidik, Episode Serangan Balik Polri?

Kompas.com - 05/12/2012, 16:35 WIB
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR bidang hukum, Indra, menyayangkan penarikan 13 penyidik Polri yang bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasalnya, penarikan itu dinilai sebagai sebuah skenario aksi balas dendam yang dilakukan Polri kepada KPK lantaran telah menahan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

"Saya sangat menyesalkan kebijakan Polri menarik penyidiknya di saat KPK sangat butuh SDM dalam jumlah yang banyak. Ini sedikit banyak akan memengaruhi kinerja KPK," ujar Indra, Rabu (5/12/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menduga bahwa penarikan penyidik ini adalah skenario Polri. Terlebih lagi, penyidik yang ditarik merupakan penyidik yang menangani kasus Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo.

"Penarikan ini dibarengi dengan penahanan Djoko Susilo dan penyidiknya juga yang tangani kasus itu. Dengan demikian, tidak bisa disalahkan jika ada premis bahwa ini adalah bagian dari episode serangan balik atau balasan Polri kepada KPK," ucapnya.

Menurut Indra, Polri seharusnya memberikan dukungan penuh kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi dalam bentuk memperkuat penyidik. "Kalau ditarik-tarik lagi, kinerja KPK akan terseok-seok dan secara tidak langsung melemahkan upaya masif KPK untuk pemberantasan korupsi," kata Indra.

Indra juga mempertanyakan dalih Polri yang mengungkapkan penarikan penyidik karena masa tugas yang habis. Pasalnya, dalam penarikan penyidik sebelumnya, ada beberapa penyidik yang belum habis masa tugasnya.

"Jadi, substansinya, ayolah lembaga-lembaga ini punya komitmen bersama. Political will yang penting antara Polri dan KPK untuk lakukan saling penguatan. Kalau sudah ada komitmen, penarikan penyidik ini tidak perlu," imbuh Indra.

Jika memang alasannya benar-benar karena masa tugas habis, Indra menyarankan Polri untuk memberitahukan KPK tidak secara mendadak. Polri bisa menempatkan calon pengganti penyidik untuk magang di KPK. Hal ini perlu dilakukan agar masa transisi penyidik tidak membuat proses penanganan perkara terhambat.

Baca juga:
Nasib Penyidik KPK di Tangan Presiden

Trimedya: Jangan Jadikan Novel Anak Emas
Polri: Penyidik Tidak Diperpanjang untuk Pembinaan Karir
Busyro: Ada 27 Penyidik KPK yang Tak Diperpanjang Polri
Novel Baswedan Termasuk Penyidik yang Ditarik Polri
Djoko Ditahan, Kapolri Jamin Tak Tarik Penyidik KPK
Djoko Susilo Ditahan, Polri Tarik 13 Penyidik KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
KPK Krisis Penyidik
.

Baca tentang


    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

    Menkes: Terima Kasih atas Pengabdian Tulus Para Dokter...

    Nasional
    Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

    Ketum Golkar: Target Menang Pilkada 60 Persen, Langkah Awal Rebut Kejayaan 2024

    Nasional
    Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

    Jokowi Ungkap Alasan RUU Cipta Kerja Dikebut di Tengah Pandemi

    Nasional
    Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

    Ketum Golkar: UU Cipta Kerja Terobosan Historis Tanpa Paksaan Siapa Pun

    Nasional
    Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

    Kasus Red Notice, Djoko Tjandra dan 2 Jenderal Polisi Jalani Sidang Perdana Selasa Pekan Depan

    Nasional
    Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

    Ini Protokol Kesehatan Menonton Film di Bioskop DKI Saat PSBB Transisi

    Nasional
    Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

    Virolog: Vaksin Covid-19 Sulit Diterima Publik jika Belum Lolos Uji Klinis Fase 3

    Nasional
    Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

    Mahfud: Dokter Harus Berpihak pada Kelangsungan Hidup Manusia

    Nasional
    Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

    Ini Lima Langkah Efektif Cegah Covid-19 di Pesantren dari Epidemiolog

    Nasional
    Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

    Di HUT IDI, Mahfud Tegaskan Penanganan Kesehatan dan Ekonomi Harus Bersamaan

    Nasional
    Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

    Pusat Keramaian Sumedang Dipantau CCTV, Warga Tak Pakai Masker Langsung Ditindak

    Nasional
    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

    Tanpa Harus Keluar Rumah, Layanan BPJS Kesehatan Bisa Diakses lewat Pandawa

    BrandzView
    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Ganjar Sebut Ada Kepala Daerah Sengaja Tak Tes Covid-19 agar Tetap di Zona Hijau

    Nasional
    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    HUT IDI, Presiden Jokowi Sebut Masyarakat Rasakan Ketangguhan Para Dokter Selama Pandemi

    Nasional
    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    UPDATE 24 Oktober: Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Paling Tinggi Jakarta dengan 1.062

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X