Kompas.com - 05/12/2012, 14:31 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR bidang hukum Trimedya Panjaitan meminta agar penarikan 13 penyidik Polri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan mengganggu kinerja pemberantasan korupsi lainnya. KPK pun diminta tidak berlebihan dalam menyikapi penarikan penyidik yang salah satunya adalah Komisaris Polisi Novel Baswedan. Novel adalah kepala tim satuan tugas dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

"Saya melihat ini bukan suatu kebetulan dan tidak ada yang luar biasa, tetapi hanya karena masa dinasnya habis. Tetapi, saya minta agar ini jangan terlalu dibesar-besarkan sehingga merusak kembali hubungan antara KPK-Polri," ujar Trimedya, Rabu (5/12/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Trimedya pun meminta agar KPK tidak menjadikan kasus penarikan ini sebagai suatu peristiwa yang luar biasa karena ada Komisaris Novel yang juga ditarik di dalamnya.

"KPK jangan jadikan Novel seolah-olah sebagai anak emas, seolah-olah KPK tanpa Novel tidak bisa jalan. Dia itu sama saja dengan penyidik KPK lain yang pangkatnya kompol," ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Hubungan antara KPK dan Polri harus dijaga untuk memperlancar upaya pemberantasan korupsi. Hal ini, kata Trimedya, harus disadari kedua institusi. "Kalau semakin ada ketegangan antara KPK-Polri, tidak baik juga untuk KPK karena kan yang punya kewenangan membawa senjata dan mengawal tahanan, yang bisa mengeksekusi hanya polisi," katanya.

Seperti diberitakan, Kepolisian RI kembali menarik para penyidiknya yang bertugas di KPK. Kali ini, Polri menarik 13 penyidiknya. Penarikan penyidik ini dilakukan bersamaan dengan penahanan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan simulator SIM. KPK menahan Djoko di Rumah Tahanan Guntur pada Senin (3/12/2012) lalu.

Namun, menurut Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman, yang dilakukan Polri bukan penarikan. Sutarman mengatakan, para penyidik itu kembali ke korps Bhayangkara karena telah habis masa dinasnya di KPK.

"Kami tidak menarik penyidik. Yang ada, habis masa kerjanya, masa penugasannya, maka akan kembali. Penyidik saya di KPK itu pembina fungsi teknik dan penarikannya merupakan wewenang institusi kepolisian terkait," ujar Sutarman, Rabu (5/12/2012), sesaat sebelum rapat gabungan di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sutarman menyatakan, pihaknya siap menyerahkan berapa pun penyidik yang diminta KPK. Menurutnya, Polri melalui asisten Polri bidang sumber daya manusia (SDM) sudah mengirimkan surat kepada KPK. Polri juga telah menawarkan 30 penyidiknya untuk bertugas di KPK.

"Kami sudah menyerahkan 30 penyidik kami, tetapi belum ada respons dari KPK. Kami siap mendukung KPK berapa pun meminta," ujar Sutarman.

Terkait penarikan 13 penyidik yang bersamaan dengan kasus penahanan Irjen Djoko, Sutarman meminta hal itu jangan dikait-kaitkan. "Itu hanya kebetulan habis, jangan dikait-kaitkan. Kemarin kami sudah kirim surat resmi dari SDM ke KPK, tetapi belum ditindaklanjuti," ujarnya.

Baca juga:
Polri: Penyidik Tidak Diperpanjang untuk Pembinaan Karir
Busyro: Ada 27 Penyidik KPK yang Tak Diperpanjang Polri
Novel Baswedan Termasuk Penyidik yang Ditarik Polri
Djoko Ditahan, Kapolri Jamin Tak Tarik Penyidik KPK
Djoko Susilo Ditahan, Polri Tarik 13 Penyidik KPK

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dugaan Korupsi Korlantas Polri
KPK Krisis Penyidik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 9 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Kapan Vaksin Booster Kedua untuk Masyarakat? Kemenkes: Selesaikan Dulu Booster Pertama

    Nasional
    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Pemerintah Setujui Biaya Perlindungan Petugas Ad Hoc Pemilu 2024, dari Santunan Wafat hingga Cacat

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Bacakan Pembelaan, Eks Pejabat PT Adhi Karya Keluhkan Status Tersangka yang Begitu Lama

    Nasional
    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Bacakan Pembelaan, Eks Kepala Divisi PT Adhi Karya Bantah Atur Lelang Proyek Kampus IPDN

    Nasional
    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Pengacara Sebut Keluarga Bharada E Sejauh Ini Aman dari Ancaman

    Nasional
    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Pengacara Ungkap Alasan Bharada E Tak Tolak Perintah Atasan saat Disuruh Menembak Brigadir J

    Nasional
    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Survei Litbang Kompas Sebut Citra KPK Terendah dalam 5 Tahun Terakhir, Ini Tanggapan Firli

    Nasional
    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Mendesak Kompolnas Bekerja Sesuai Tugas di Kasus Brigadir J, Bukan Jadi Jubir Polisi

    Nasional
    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin 'KPK' Khusus Penegak Hukum

    Ahmad Dhani Bercita-cita Masuk Komisi III DPR RI, Ingin Bikin "KPK" Khusus Penegak Hukum

    Nasional
    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Menteri ESDM Sebut Harga BBM Subsidi Belum Akan Naik

    Nasional
    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Jenderal Dudung Bertemu KSAD Jepang, Bahas Kerja Sama Latihan Penanggulangan Bencana

    Nasional
    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Kejagung: Surya Darmadi Tak Respons Tiga Surat Panggilan Terkait Kasus Korupsi PT Duta Palma Group

    Nasional
    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Usut Kasus Brigadir J, Komnas HAM Minta Keterangan Siber Polri Besok

    Nasional
    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Yakin Lolos ke Senayan di 2024, Ahmad Dhani Bandingkan Kondisinya saat Dipenjara Tahun 2019

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.