Kompas.com - 04/12/2012, 20:43 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan karyawan PT Anugerah Nusantara (sekarang Grup Permai), Mindo Rosalina Manulang, mengaku pernah diancam pihak Nazaruddin agar tidak membeberkan peran Neneng Sri Wahyuni dan petinggi PT Anugerah Nusantara lainnya jika diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Rosa, ancaman itu didapatnya setelah tiga bulan mendekam di Rumah Tahanan Pondok Bambu Jakarta Timur. Oleh karena itu, Rosa meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sehingga dipindahkan ke rumah aman atau safe house.

Hal ini disampaikan Rosa saat bersaksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan terdakwa Neneng Sri Wahyuni dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (4/12/2012). Rosa mengaku diancam akan dihabisi.

"Saya diancam. Waktu itu saya sudah di Pondok Bambu, dipanggil pendeta, dipanggil notaris, mereka yang atur, saya diancam untuk dihabisi," ungkapnya.

Menurut dia, saudara Nazaruddin, M Nasir-lah yang datang ke Rutan Pondok Bambu saat itu. Bersama sejumlah orang lainnya, kata Rosa, Nasir melarangnya menyebut nama Nazaruddin, Nasir, Hasyim, termasuk Neneng Sri Wahyuni. "Cukup kami (karyawan), saya dan Marisi Martondang," ujarnya.

Atas jawaban Rosa ini, salah satu jaksa KPK bertanya apakah orang yang tidak boleh disebut namanya itu termasuk Anas Urbaningrum. Rosa pun menjawab, "Semualah, di PLTS ini hanya boleh disebut saya, Marisi, dan Arifin Ahmad," ucapnya.

Dalam kasus dugaan korupsi PLTS, KPK menetapkan Neneng sebagai tersangka. Neneng selaku Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara didakwa bersama-sama Nazaruddin, Marisi Martondang (karyawan Grup Permai), Mindo Rosalina Manulang, Arifin Ahmad (Direktur Utama PT Alfindo Nuratama), dan Timas Ginting (pejabat Kemenakertrans) melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek PLTS.

Menurut jaksa, Neneng, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi sehingga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2,72 miliar. Dalam kesaksiannya, Rosa juga menyebutkan bahwa Anas Urbaningrum termasuk pimpinan PT Anugerah. Kedudukan Anas, menurut dia, lebih tinggi dibandingkan dengan Nazaruddin. Menurut Rosa, Nazaruddin melaporkan hasil rapat kepada Anas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

    Firli Tegaskan KPK Buru Harun Masiku Sampai Tertangkap: Dia Tak Bisa Tidur Nyenyak

    Nasional
    KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

    KPK Dorong Pengurus Parpol Tingkatkan Budaya Antikorupsi

    Nasional
    Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

    Mahfud Ingatkan Ahli Hukum Tata Negara Tak Terjebak Pandangan Politik yang Memihak

    Nasional
    Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

    Cerita Ridwan Kamil Kelola Media Sosial, Seimbangkan Serius dan Receh

    Nasional
    Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

    Cak Imin Respons Isu Dirinya Mau Disingkirkan dari PKB

    Nasional
    Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Moeldoko: Pemerintah Finalisasi Draf Kebijakan Non-yudisial untuk Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

    Nasional
    KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

    KPK Gelar Rekonstruksi Kasus Dugaan Suap Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

    Nasional
    KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

    KPK Tangkap Pejabat Pemkot Ambon yang Diduga Musnahkan Barang Bukti

    Nasional
    KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

    KPK Geledah Ruang Kerja Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy, Sita Dokumen Keuangan

    Nasional
    Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

    Hadiri Program Politik Cerdas Berintegritas KPK, PKS: Cocok, Kita Sejalan

    Nasional
    UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

    UPDATE 18 Mei: Bertambah 17, Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Jadi 156.498

    Nasional
    Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

    Kantor Alfamidi di Ambon Digeledah, KPK Amankan Bukti Dokumen dan Alat Elektronik Terkait Wali Kota Ambon

    Nasional
    Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

    Anggota DPR Minta Kebijakan Lepas Masker Disosialisasikan Lebih Masif dan Vaksinasi Tetap Digencarkan

    Nasional
    Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

    Kemenkes: 6 Meninggal Diduga Terinfeksi Hepatitis, Waspada Gejala Awal

    Nasional
    UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

    UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 Sembuh Tambah 364, Totalnya Jadi 5.891.190

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.