Giliran Idris Laena Dikonfrontasi dengan 2 BUMN

Kompas.com - 04/12/2012, 10:19 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali melakukan konfrontasi antara direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anggota dewan terkait dugaan permintaan upeti yang diadukan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Hari ini, Selasa (4/12/2012), BK akan mempertemukan anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Laena dengan Direksi PT Garam dan PT PAL Indonesia. Hal ini diungkapkan Ketua BK M Prakosa dalam pesan singkat yang diterima wartawan, pagi ini.

"Hari ini akan dikonfontasi Pak Idris Laena dengan PT Garam pukul 13.00 dan dengan PT PAL pukul 14.00," ucap Prakosa.

Saat ini, BK menangani tiga kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota DPR terhadap direksi BUMN. Pertama, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan anggota Komisi XI dari Fraksi PDI Perjuangan Sumaryoto terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Kedua, kasus dugaan pemerasan yang dilakukan dalam sebuah rapat pertemuan 1 Oktober antara beberapa anggota Komisi XI dan direksi Merpati. Sejumlah politisi yang diadukan Dahlan Iskan ialah Zulkifliemansyah (F-PKS), Achsanul Qosasi, Linda Megawati, Saidi Butar-butar (F-Demokrat), dan I Gusti Agung Ray Wijaya (F-PDI Perjuangan). Ketiga, kasus dugaan pemerasan Idris Laena terhadap direksi PT PAL Indonesia dan PT Garam.

Saat diperiksa terpisah beberapa waktu lalu, Laena mengakui pernah mengirimkan pesan singkat lebih dari 20 kali kepada direksi PT PAL.

"Setelah semua dilakukan konfrontasi, rencananya, hari Rabu sudah dapat diambil keputusan," ujar Prakosa.

Keputusan BK nantinya bisa berupa sanksi ringan, seperti teguran ringan atau tertulis, sanksi sedang seperti pencopotan dari alat kelengkapan DPR, hingga sanksi berat pemberhentian jika terbukti menerima uang suap. Hingga kini, BK baru menemukan indikasi pelanggaran dalam kasus Idris Laena dan Sumaryoto yang melakukan pertemuan berkali-kali di luar agenda resmi DPR.

Baca tentang
    Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
    Ikut


    Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

    KASBI Tegaskan Tak Pernah Dilibatkan Bahas RUU Cipta Kerja

    Nasional
    Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

    Pemerintah Diminta Transparan soal Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19

    Nasional
    Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

    Bentuk Satgas Covid-19, DPR Bantu Pemerintah Hadapi Pandemi Corona

    Nasional
    Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

    Penanganan Covid-19, Indonesia Terima 58 Dukungan dari Luar Negeri

    Nasional
    Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

    Percepat Tangani Corona, DPR Bentuk Satgas Lawan Covid-19

    Nasional
    ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

    ICW: Pernyataan Jokowi soal Tak Adanya Pembebasan Napi Korupsi Hanya Kesenangan Semu

    Nasional
    TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

    TikTok Donasikan Rp 100 Miliar untuk Penyediaan Alat Medis Penanganan Covid-19

    Nasional
    Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Selama Masa Pandemi Covid-19, DPR Disarankan Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja

    Nasional
    5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

    5.986 ABK WNI yang Bekerja di Luar Negeri Telah Kembali ke Tanah Air

    Nasional
    Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

    Tanpa APBN, Ini yang Akan Dilakukan Satgas Lawan Covid-19 Bentukan DPR

    Nasional
    UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

    UPDATE: Sebaran Kasus Covid-19 di 33 Provinsi, Pasien Perdana di NTT

    Nasional
    Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

    Pemerintah Diingatkan Pengadaan Alat Kesehatan Rentan Dikorupsi

    Nasional
    Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

    Yurianto: Tes PCR Covid-19 Sudah Dilakukan terhadap Lebih dari 16.500 Spesimen

    Nasional
    Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

    Masyarakat Diminta Tak Hanya Fokus pada Pengendalian Covid-19, tetapi juga DBD

    Nasional
    Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

    Dampak Covid-19, Ketua Komisi I DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan Media

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X