Kompas.com - 03/12/2012, 20:15 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Inspektur Jenderal Djoko Susilo akan mendekam sendirian di salah satu sel di Rumah Tahanan Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berlokasi di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (3/12/2012). Meskipun demikian, Djoko bukan penghuni perdana rutan tersebut. Ada dua tersangka kasus dugaan korupsi lain yang sudah lebih dulu ditahan di sana, yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Zulkarnaen Djabar, dan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak nonaktif Heru Kisbandono.

"Sepertinya (Djoko) akan sendirian," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Senin.

Menurut Johan, tersedia dua sel di Rutan Guntur tersebut. Setiap sel berkapasitas dua orang. Heru dan Zulkarnaen sudah lebih dulu menghuni satu sel di sana. Tinggal satu sel lagi yang masih kosong dan akan dihuni Djoko.

"Di Pomdam Jaya Guntur ada dua sel yang kapasitasnya masing-masing untuk dua orang, jadi kalau dilihat dua sel, satu sel kapasitasnya dua, berarti ada empat orang," ujar Johan.

KPK bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia, meminjam pakai sebagian bagunan di Kompleks Pomdam Jaya, Guntur, Jakarta Selatan, untuk digunakan sebagai rumah tahanan. Penggunaan rutan militer tersebut dilatarbelakangi kurangnya kapasitas rutan KPK yang berlokasi di basement Gedung KPK, Jakarta.

Djoko digelandang ke Rutan Guntur dengan mobil tahanan dan dikawal sejumlah penyidik KPK, pengacaranya, serta pengawal tahanan. Dia ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka selama kurang lebih delapan jam. Pemeriksaan Djoko ini merupakan yang kedua. KPK menetapkan Djoko sebagai tersangka atas dugaan melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya dri sendiri atau orang lain terkait pengadaan simulator SIM di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri 2011.

Saat itu, Djoko menjadi kepala Korlantas Polri. Selain Djoko, KPK menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang, dan Direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi Budi Susanto, dengan tuduhan sama.

Berita terkait dapat diikuti di topik:
DUGAAN KORUPSI KORLANTAS POLRI

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Perbedaan Justice Collaborator dan Whistleblower

    Nasional
    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    14 Rekomendasi Tempat Ngopi di Cipete

    Nasional
    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Tanggal 12 Agustus Hari Memperingati Apa?

    Nasional
    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Komnas HAM Belum Terima Data Residu Peluru di Tubuh Ferdy Sambo, Baru Data Brigadir J dan Bharada E

    Nasional
    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk 'Tim Advance'

    Bersiap Safari Politik, Puan Maharani Bentuk "Tim Advance"

    Nasional
    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Ketua Komisi III Angkat Bicara soal Mahfud yang Sebut DPR Diam di Kasus Brigadir J

    Nasional
    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Ramai Spekulasi Motif Ferdy Sambo, Anggota DPR: Jangan Kembangkan Narasi Apa Pun di Ruang Publik

    Nasional
    Tanggapi Jawaban soal 'Legal Standing', Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Tanggapi Jawaban soal "Legal Standing", Kuasa Hukum Pelapor Suharso: KPK Gagal Paham

    Nasional
    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    KPK Yakin Hakim PN Jaksel Tolak Gugatan Nizar Dahlan soal Suharso Monoarfa

    Nasional
    Komnas HAM Terima 5 'Digital Video Recorder' Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Komnas HAM Terima 5 "Digital Video Recorder" Ter6kait Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Peneliti UGM Sarankan KPK Buka Kembali Kasus Mega Korupsi, dari E-KTP hingga Bansos

    Nasional
    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Jokowi 4 Kali Sentil Kasus Brigadir J, Pengamat: Presiden Tahu Ada Masalah Lebih Kritis

    Nasional
    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Benny Mamoto Ungkap Kenapa Kronologi Kasus Kematian Brigadir J Berubah

    Nasional
    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Tingkatkan SDM Kelautan dan Perikanan, Kementerian KP Kembangkan Ocean Institute of Indonesia

    Nasional
    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Tarif Ojol Naik, Ketua Komisi V: Jangan Hanya Untungkan Perusahaan Aplikasi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.