Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Pertimbangkan Pencalonan Rhoma Irama

Kompas.com - 02/12/2012, 18:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Helmy Faisal Zaini membenarkan adanya pertemuan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan penyanyi dangdut, Rhoma Irama. Pertemuan itu antara lain membahas soal dukungan PKB kepada Rhoma sebagai calon presiden pada Pemilihan Umum 2014.

"Benar, tadi ketemuan jam satu siang," ujar Helmy saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Minggu (2/12/2012). Helmy adalah satu dari sekian pengurus DPP PKB yang ikut pertemuan di Restoran Al Jazirah, Menteng, Jakarta Pusat itu.

Sebagaimana diberitakan Tribunnews, dalam pertemuan itu, partai tersebut siap mempertimbangkan pencalonan Rhoma sebagai presiden. Namun, PKB masih perlu melakukan pembicaraan lanjutan terkait pencalonan "Raja Dangdut" tersebut.

Sebelumnya, Ketua DPP PKB Abdul Malik Haramain menyatakan bahwa semua warga negara berhak mengajukan diri sebagai capres lewat partai yang didirikan almarhum KH Abdurahman Wahid atau Gus Dur tersebut. "Saya usulkan, PKB besok memakai mekanisme konvensi. Kelebihannya, hasil konvensi ini bisa mengukur soal elektabilitas, popularitas, potensi dan sebagainya," ujar Malik yang juga Ketua Panitia Kerja DPR RI dalam RUU Organisasi Masyarakat.

Anggota Komisi II DPR RI ini mengatakan, banyak hal positif yang timbul jika partainya menggunakan mekanisme tersebut. Oleh karena itu, mekanisme penjaringan capres yang bakal dibahas mengarah pada konvensi, tidak seperti partai lain. Malik mengatakan, selama ini PKB menggunakan konvensi di setiap pilkada melalui Musyawarah Kebangkitan Bangsa (muskib). Dalam forum ini, PKB tidak membatasi siapa yang berhak mengikuti muskib karena semua orang di luar partai boleh mendaftar.

"Muskib ini tidak lain dan tidak beda dalam bentuk lain. Kalau penjaringan presiden memakai forum ini sudah lazim dipakai. Peserta konvensi dari internal dan eksternal yakni partai lain, birokrat, artis, kalangan profesional," ujarnya.

Malik mengatakan, penilaian atas calon-calon tersebut dibawa ke DPP PKB. Penilaian itu meliputi aspek moralitas, faktor kompetensi dan pengalaman, popularitas, dan elektabilitas calon. Biasanya, sosialisasi dilakukan enam bulan sebelum digelar konvensi.

Selain Rhoma, ada sejumlah nama lain yang pernah digodok secara serius di forum tersebut, antara lain Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua Umum Muhaimin Iskandar. PKB juga masih menggalang komunikasi dengan sejumlah nama yang sudah tegas maju sebagai capres.

Selain syarat umum tersebut di atas, kata Malik, dalam forum itu juga diajukan syarat khusus kepada capres, misalnya harus bersih dari masalah hukum. Jika kandidat tersandung masalah hukum, maka jelas kredibilitasnya di mata publik akan diragukan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

    Penetapan Prabowo di KPU: Mesra dengan Anies hingga Malu-malu Titiek Jadi Ibu Negara

    Nasional
    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

    Nasional
    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

    Nasional
    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

    Nasional
    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

    Nasional
    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

    Nasional
    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

    Nasional
    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    [POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

    Nasional
    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

    Nasional
    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

    Nasional
    Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

    Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

    Nasional
    Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

    Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

    Nasional
    AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

    AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com