Wakapolri: Jaga Ketenangan Papua

Kompas.com - 01/12/2012, 17:46 WIB
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Polisi Nanan Sukarna meminta semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan juga media untuk menjaga ketenangan dan mencegah aksi provokasi di Papua.

"Kami harapkan semua pihak, termasuk media, jangan membuat suasana yang provokatif sehingga Kepolisian mampu mengakomodir dan meredam suasana yang tidak benar," kata Nanan seusai acara Sarasehan Budaya Antikorupsi antara Lembaga Penegak Hukum yang berlangsung hingga Jumat (30/11/2012) tengah malam atau menjelang Sabtu (1/12/2012) dini hari di Jakarta.

Nanan mengatakan, aparat akan mencegah timbulnya aksi-aksi provokasi di Papua, pada saat peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Papua Merdeka.

Namun, ujarnya tidak hanya Kepolisian,  tokoh-tokoh masyarakat juga diharapkan dapat sinergis dengan aparat dan pemerintah untuk mengantisipasi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan.

"Pasukan siaga sudah lama di sana, dan kita harapkan dicarikan solusi yang terbaik, bukan hanya dari Polri tapi dari setiap institusi yang ada," kata dia.

Secara terpisah, Kabid Humas Polda Papua, AKBP Gede Sumerta mengatakan, pihaknya memberlakukan siaga satu dengan kekuatan dua pertiga anggota Polri yang bertugas di jajaran Polda Papua.

Selain menyiagakan anggota, Kepolisian juga telah meminta bantuan kepada TNI guna mendukung pengamanan yang telah dilakukan.

Menurutnya, hingga saat ini belum ada permintaan untuk melakukan kegiatan saat tanggal 1 Desember 2012. Dirinya menegaskan, jika ada pihak yang tertangkap menaikkan bendera "bintang kejora", maka yang bersangkutan akan ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Mendagri Sarankan Sekolah Tatap Muka Disesuaikan Rekomendasi Satgas di Daerah

Nasional
Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Jokowi Sebut Transformasi Digital di Indonesia Masih Tertinggal

Nasional
Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Demokrat Resmi Usung Denny Indrayana pada Pilkada Kalimantan Selatan

Nasional
Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Setara Institute: Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme Lemahkan Reformasi Sektor Keamanan

Nasional
Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Kepala Keluarga Perempuan Kesulitan Ekonomi, Kemensos Minta Pemda Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Diduga Bertemu Djoko Tjandra di Luar Negeri, Ini Pasal Pidana yang Bisa Jerat Jaksa Pinangki

Nasional
PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

PK Perkara Syafruddin Arsyad Temenggung Ditolak MA, Ini Respons KPK

Nasional
MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

MAKI Nilai Bareskrim Perlu Periksa Jaksa Pinangki Terkait Djoko Tjandra

Nasional
LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

LPSK Desak Pemerintah Alokasikan Anggaran Memadai bagi Saksi dan Korban TPPO

Nasional
Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X