Kompas.com - 01/12/2012, 11:19 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman menegaskan, penyidikan kasus dugaan korupsi pelat nomor kendaraan bermotor (PNKB) di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan dilanjutkan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan penanganan kasus dugaan korupsi simulator SIM. Hal itu untuk menghindari benturan dalam penyidikan. Sebab, para penyelenggara pengadaan kedua proyek tersebut sama. Kuasa pengguna anggaran (KPA) yakni Inspektur Jenderal Djoko Susilo dan pejabat pembuat komitmen (PPK) Brigadir Jenderal (Pol) Didik Purnomo.

"Pengadaan di lalu lintas kan orang-orangnya itu juga. Sekarang sedang disidik, sedang diproses oleh KPK (simulator SIM). Biarkan selesai dulu," terang Sutarman, seusai acara Sarasehan Budaya di Gedung PTIK, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2012) malam.

Menurut Sutarman, langkah tersebut agar tidak mengganggu penanganan kasus simulator SIM yang kini disidik sepenuhnya oleh KPK. Sutarman menegaskan, penyidik Bareskrim juga belum menetapkan tersangka. Penanganan kasus PNKB yang telah naik ke tahap penyidikan sejak pertengahan Oktober 2012 lalu itu pun terlihat belum ada kemajuan.

"Kita belum menetapkan tersangka, tapi kan, orangnya itu-itu juga. Biarkanlah disidik oleh KPK dulu," ujarnya.

Apakah tersangka kasus PNKB sama dengan simulator SIM? Sutarman enggan menjelaskannya lebih lanjut.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, saat ini proses penyidikan berjalan dengan pemeriksaan saksi-saksi dari panitia lelang. Untuk diketahui, selain proyek pengadaan simulator SIM senilai Rp 196 miliar, diduga ada dua proyek lain di Korlantas Polri pada 2011 lalu, yakni proyek PNKB senilai Rp 500 miliar dan STNK-BPKB dengan nilai Rp 300 miliar tahun anggaran 2011. Ketiga proyek ini diduga sarat unsur korupsi. Kepolisian pun saat ini tengah menyidik kasus PNKB senilai Rp 500 miliar tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    MK: Secara Normatif, Kepala BIN Sulteng Boleh Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

    Nasional
    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

    Nasional
    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

    Nasional
    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

    Nasional
    Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

    Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

    Nasional
    Stop Penganiayaan Anak

    Stop Penganiayaan Anak

    Nasional
    RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

    RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

    Nasional
    Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

    Penerapan Hukum yang Hidup pada RKUHP Dinilai Dapat Memunculkan Tindakan Kriminalisasi

    Nasional
    Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

    Jadi Alasan Ratusan CPNS Mundur, Berapa Besaran Gaji PNS?

    Nasional
    Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

    Deja Vu Dwifungsi ABRI dan Droping Pejabat dari Jakarta

    Nasional
    Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

    Usai Menikah, Ketua MK dan Adik Jokowi Langsung Dapat E-KTP Baru

    Nasional
    Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi 'Blacklist' dan Denda hingga Ratusan Juta

    Gaji Kecil Bikin Ratusan CPNS Mundur, Kini Mereka Dihantui Sanksi "Blacklist" dan Denda hingga Ratusan Juta

    Nasional
    Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

    Serma Ekawati, Srikandi Penembak Uji yang Kuasai Pistol hingga Senapan Runduk SPR-3

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

    [POPULER NASIONAL] Sepatu Pasukan Khusus AS-Korsel | Ratusan CPNS Mengundurkan Diri

    Nasional
    Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

    Jokowi antara King Maker, King Size, dan King Koil

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.