Kompas.com - 01/12/2012, 09:21 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad enggan berjanji terkait kemungkinan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang. Abraham mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya mencari alat bukti yang mengarah kepada keterlibatan pihak lain. Namun, belum ada kesimpulan yang mengarah pada tersangka baru.

"Belum, berdoa saja supaya bisa ada," kata Abraham, seusai menghadiri Sarasehan Budaya di Gedung PTIK, Jakarta, Jumat (30/11/2012) malam.

Abraham pun meminta publik bersabar dan mendoakan KPK. Dalam penyelesaian suatu kasus, katanya, doa adalah yang paling utama.

"Karena nanti Tuhan yang akan membawa bukti-bukti itu kepada KPK. Biar Tuhan yang bawa buktinya," ucapnya.

Seperti diketahui, KPK baru menetapkan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar sebagai tersangka kasus Hambalang. Pimpinan KPK dalam sejumlah kesempatan menegaskan bahwa Deddy merupakan anak tangga pertama yang menjadi pijakan KPK menyasar keterlibatan pihak lain. Di samping mengembangkan penyidikan perkara Deddy, KPK membuka penyelidikan baru proyek Hambalang.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan, pengembangan penyidikan melihat pihak lain yang diduga terlibat bersama-sama Deddy menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian negara. Sementara, penyelidikan baru, mengusut indikasi tindak pidana korupsi lain seperti suap-menyuap terkait proyek Hambalang.

Terkait proyek Hambalang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menerbitkan laporan hasil audit investigasi tahap pertama. Dari laporan tersebut, dua menteri diduga melakukan pelanggaran undang-undang. Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng serta Menteri Keuangan Agus Martowardojo. BPK juga menemukan aliran uang tidak wajar senilai Rp 63 miliar ke PT Dutasari Citralaras, perusahaan yang menjadi subkontraktor pengerjaan proyek Hambalang. Perusahaan itu dipimpin Machfud Suroso, orang dekat istri Anas Urbaningrum, Athiyyah Laila. Sementara menurut Machfud, uang Rp 63 miliar itu merupakan pembayaran uang muka. Menurutnya, tidak ada prosedur yang dilanggar terkait pembayaran uang muka tersebut.

Berita terkait kasus ini dapat diikuti dalam topik:
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Buron Kejagung Surya Darmadi Akan Pulang ke Indonesia, Ikuti Pemeriksaan Kasus Korupsi Rp 78 T

    Nasional
    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Kasus Pelecehan Istri Sambo, Pengamat: Kalau Tak Ada Peristiwanya, Itu Laporan Palsu yang Bisa Diproses Pidana

    Nasional
    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Puja Puji Prabowo untuk Jokowi: Kalau Saya Presiden, Tidak Gampang Meneruskan yang Beliau Bangun

    Nasional
    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Keluarga Brigadir J Tak Percaya LPSK, Komunikasi Soal Restitusi Sulit Dilakukan

    Nasional
    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

    Nasional
    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

    Nasional
    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

    Nasional
    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

    Nasional
    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

    Nasional
    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

    Nasional
    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

    Nasional
    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

    Nasional
    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

    Nasional
    Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

    Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

    Nasional
    Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

    Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.