Palestina Diakui PBB, PKS Gelar Syukuran

JAKARTA, KOMPAS.com — Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (29/11/2012) waktu setempat, akhirnya mengakui peningkatan status Palestina sebagai negara pemantau nonanggota dari status sebelumnya sebagai entitas pemantau yang diwakili PLO.

Pengakuan PBB atas negara Palestina ini pun mendapat sambutan hangat dari rakyat Indonesia, termasuk Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR yang langsung menggelar jumpa pers sekaligus syukuran atas kemenangan diplomasi Palestina tersebut, Jumat (30/11/2012).

"Sejak 65 tahun Palestina berjuang, pagi tadi sudah ada salah satu hasilnya. Palestina diakui sebagai negara pemantau meski belum jadi anggota PBB. Pengakuan ini sangat penting dan kami bersyukur sehingga kami gelar acara sore ini," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Jumat (30/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Hadir dalam acara itu Duta Besar Palestina untuk Indonesia HE Fariz Mehdawi serta Koordinator Kaukus Parlemen Indonesia untuk Palestina Al Muzzammil Yusuf dan Eva Kusuma Sundari. Acara ini juga dihadiri tokoh-tokoh lintas agama dan etnis serta perwakilan Kementerian Luar Negeri.

Hidayat melanjutkan, pengakuan Palestina oleh PBB ini tidak akan menghentikan perjuangan warga negara itu. "Semua warga Palestina di Ramallah, Jerusalem, Gaza, dan di Indonesia tetap tidak akan brhenti meneruskan perjuangan," ucap Hidayat.

Mantan Presiden PKS ini menuturkan bahwa hasil voting yang dilakukan dalam sidang Majelis Umum PBB tadi malam menunjukkan dukungan terhadap Palestina yang luar biasa. Sebanyak 138 negara anggota mendukung Palestina merdeka, 9 negara anggota menolak, dan 41 negara anggota lain abstain.

"Jika dilihat dari ukuran demokrasi di mana ada dua mekanisme pengambilan keputusan, yakni musyawarah mufakat dan voting sangat gamblang terlihat banyak negara yang setuju. Secara demokratis, ini keputusan yang luar biasa," kata Hidayat.

Amerika Serikat, lanjutnya, seharusnya tidak mengancam Palestina. Pasalnya, demokrasi yang selalu diusung AS sudah dilakukan sesuai mekanismenya dalam Sidang Majelis PBB.