Pasca Putusan DKPP, KPU Realokasi Dana Rp 60 Miliar

JAKARTA, KOMPAS.com - Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyatakan 18 partai politik tak lolos verifikasi administrasi diikutkan dalam verifikasi faktual, berbuntut panjang. Dengan putusan ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terpaksa merealokasi anggaran berkisar Rp 20-60 miliar untuk proses verifikasi 18 parpol itu. Hal ini diungkapkan Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Jumat (30/11/2012), dalam sebuah diskusi di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

"Dampak putusan DKPP, KPU harus menyesuaikan jadwal verifikasi faktual. KPU juga harus menyesuaikan anggaran 18 parpol. Setidaknya, kami memerlukan Rp 20-60 miliar untuk 18 parpol itu, karena anggaran verifikasi faktual yang ada hanya disiapkan untuk 16 partai yang lolos sebelumnya," ujar Sigit.

Penambahan anggaran verifikasi faktual untuk 18 parpol, lanjut Sigit, menjadi kesulitan sendiri bagi lembaganya. Pasalnya, KPU harus kembali berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah untuk merealokasi anggaran dari pos lainnya. Dalam rapat konsultasi dengan Komisi II berikutnya, Sigit menuturkan, KPU akan menjelaskan persoalan ini termasuk tahapan dan jadwal verifikasi yang harus disesuaikan.

"Untuk verifikasi 18 parpol ini, tidak ada permintaan tambahan anggaran karena akan diambil dari anggaran yang sebelumnya diperuntukkan bagi kegiatan lain," kata Sigit.

Sebelumnya, DKPP memutus Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengikutsertakan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Penyertaan kedelapan belas parpol itu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU. Hal itu disampaikan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie saat membacakan sidang putusan dugaan pelanggaran kode Komisioner KPU, di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar 18 partai politik (Parpol) calon peserta Pemilu, yang terdiri atas 12 parpol yang direkomendasikan oleh Bawaslu ditambah 6 partai politik lainnya yang tidak lolos verifikasi administrasi tetapi mempunyai hak konstitusional yang sama," kata Jimly.

Selanjutnya, DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diminta DKPP untuk mengawasi pelaksanaan putusan itu.

"Kedelapan belas parpol ini diikutsertakan dalam verifikasi faktual dengan tidak mengubah jadwal tahapan pemilu. Kedelapan belas parpol tersebut harus menyesuaikan dengan ketentuan verifikasi faktual yang ditetapkan oleh KPU," ungkapnya.

Adapun kedelapan belas parpol tersebut adalah:
1. Partai Demokrasi Kebangsaan
2. Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia
3. Partai Kongres
4. Partai Serikat Rakyat Independen (SRI)
5. Partai Karya Republik
6. Partai Nasional Republik
7. Partai Buruh
8. Partai Damai Sejahtera (PDS)
9. Partai Republik Nusantara
10. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme
11. Partai Karya Peduli Bangsa
12. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia
13. Partai Penegak Demokrasi Indonesia
14. Partai Kebangkitan Nasional Ulama
15. Partai Republik
16. Partai Kedaulatan
17. Partai Bhinneka Indonesia
18. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia