Kompas.com - 29/11/2012, 15:08 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng mengaku siap mundur kapan pun. Hanya, maksud dari kesediaan mundur itu jika hal tersebut merupakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saya menteri, diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Jabatan itu amanah, kapan saja bisa diberhentikan oleh presiden. Saya siap mundur kapan pun," kata Andi di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2012).

Hal itu dikatakan Andi ketika ditanya mengenai pernyataanya bahwa ia bertanggung jawab secara moral terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Hambalang di Bogor, Jawa Barat.

Awalnya, Andi bersedia berbicara banyak dengan wartawan ketika dimintai tanggapan mengenai kemenangan Tim Nasional Indonesia melawan Singapura dengan skor 1-0, dan perihal pertandingan selanjutnya melawan Malaysia. Namun, sikap itu berubah ketika ditanya mengenai kasus Hambalang.

Andi tak mau menjawab ketika ditanya apa maksud bertanggung jawab secara moral. Sebelum meninggalkan wartawan, politisi Partai Demokrat hanya menjawab, "Mari kita nonton nanti yah (lawan Malaysia)."

Seperti diberitakan, selama Andi memimpin Kemenpora, setidaknya ada tiga kasus dugaan korupsi yang diungkap KPK, yakni proyek wisma atlet SEA Games, proyek Hambalang, dan kasus suap Revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penambahan Biaya Arena Menembak PON Riau.

Dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahap I terhadap proyek Hambalang, Andi dianggap melanggar peraturan perundang-undangan. Menurut BPK, Andi diduga membiarkan Sekretaris Menpora ketika itu, Wafid Muharram, melaksanakan wewenang Menpora, yakni menandatangani surat permohonan persetujuan kontrak tahun jamak tanpa memperoleh pendelegasian dari Andi.

Kesalahan lain Andi, menurut BPK, membiarkan Wafid menetapkan pemenang lelang konstruksi dengan nilai kontrak di atas Rp 50 miliar tanpa ada pendelegasian dari Andi. Atas tindakan membiarkan itu, Andi dianggap melanggar PP Nomor 60 tahun 2008.

Berita terkait dapat dikuti dalam topik:
Dugaan Suap Angelina Sondakh
Skandal Proyek Hambalang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Bertolak ke Semarang, Jokowi Akan Hadiri Upacara Hari Bhayangkara Besok

    Nasional
    PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

    PDI-P: Mbak DPP Ketua Bidang Politik

    Nasional
    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    PPATK Sudah Proses Indikasi Penyelewengan Dana ACT Sejak Lama

    Nasional
    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    UPDATE 4 Juli: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama 96,7 Persen, Dosis Kedua 81,2 Persen

    Nasional
    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Wapres dan Menkes Beda Pendapat soal Masker, Pemerintah Diminta Konsisten

    Nasional
    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Gelombang Subvarian BA.4 dan BA.5 Diprediksi Lebih Lama dari Delta, Warga Diminta Waspada sampai Oktober

    Nasional
    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    PPATK Temukan Indikasi Penyelewengan Dana ACT untuk Kepentingan Pribadi dan Aktivitas Terlarang

    Nasional
    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Pemerintah Diminta Tangani PMK Sebelum Idul Adha agar Tak Ganggu Ekonomi

    Nasional
    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Mendag Zulhas Perintahkan DMO Minyak Sawit Dinaikkan

    Nasional
    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Muncul Subvarian Omicron BA.2.75, Kemenkes: Tetap Waspada

    Nasional
    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Anggota Komisi III Berharap Revisi UU Narkotika Dapat Ubah Pandangan Masyarakat soal Ganja Medis

    Nasional
    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Melihat Tren Kenaikan Covid-19 yang Diprediksi Jokowi Capai Puncak pada Juli Ini

    Nasional
    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Sebut Megawati Tak Memungkinkan Aktif Keliling Lagi, Puan: Kita Jaga Kesehatannya

    Nasional
    Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

    Indonesia-UEA kerja Sama CEPA, Mendag Zulhas: Sangat Menguntungkan, Tarif Ekspor Jadi Nol Persen

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.