Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2012, 09:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat kembali melakukan konfrontasi antara Direksi PT Merpati Nusantara Airlines dengan anggota DPR, Kamis (29/11/2012). Konfrontasi dilakukan terkait dugaan pemerasan yang terjadi pada pertemuan anggota DPR dengan Direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober silam. Hal ini diungkapkan Ketua BK M Prakosa, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan.

"Besok (hari ini) agendanya ada undangan secara bersama-sama antara Direksi Merpati dengan anggota Dewan yang hadir pada tanggal 1 Oktober," ujarnya.

Direksi Merpati yang akan dipanggil adalah Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Operasional Merpati Asep Ekanugraha, dan Direktur Niaga Merpati Sutan Banuara.

Sementara, anggota DPR yang dipanggil adalah Zulkieflimansyah, Achsanul Qosasi, Linda Megawati, Saidi Butar-butar, dan I Gusti Agung Ray Wijaya. Semuanya berasal dari Komisi XI yang membidangi keuangan. Prakosa mengatakan, pemeriksaan akan dimulai pada pukul 10.30 WIB. Konfrontasi ini dilakukan untuk mengungkap kebenaran isi pembicaraan pertemuan tanggal 1 Oktober 2012. Pasalnya, saat diperiksa terpisah, baik Direksi Merpati maupun anggota DPR memberikan jawaban berbeda.

Direksi Merpati mengaku saat itu dimintai jatah. Sementara, anggota Komisi XI mengaku hanya menanyakan soal bussiness plan Dirut Merpati yang baru yang belum diterima anggota DPR.

"Laporan Dahlan dan Merpati ini semuanya omong kosong. Kami di situ tidak ada yang meminta-minta. Kami hanya tanyakan bussiness plan," kata Ray.

Baca juga:
Dahlan Iskan Akan Digugat!
Memprihatinkan, Laporan Dahlan Tak Akurat
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    28th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

    Kaesang Gabung PSI, Pengamat: Paling Mungkin Pilkada

    Nasional
    Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

    Bergabungnya Kaesang Pangarep Dinilai Bisa Dongkrak Suara PSI untuk Masuk Parlemen

    Nasional
    Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

    Ditanya Soal Arah Dukungan Pilpres 2024, PSI Singgung Munculnya Isu Prabowo-Ganjar

    Nasional
    Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Kapolri Pastikan Transparan Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Nasional
    Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan 'Scientific Crime Investigation'

    Kapolri Perintahkan Jajarannya Usut Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara dengan "Scientific Crime Investigation"

    Nasional
    Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

    Pendaftaran Capres Dipersingkat, KPU Jamin Hak Parpol dan Kandidat Tak Dipangkas

    Nasional
    Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

    Propam Polri Awasi Penyelidikan Kematian Ajudan Kapolda Kaltara di Rumah Dinas

    Nasional
    KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi 'Lapar Tanah', Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

    KPA: Proyek Strategis Nasional Jokowi "Lapar Tanah", Picu 73 Konflik Agraria sejak 2020

    Nasional
    Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

    Bahas Kerja Sama Regional di PBB, Menlu Pamer Keketuaan Indonesia di ASEAN

    Nasional
    Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

    Pemerintah-DPR Dinilai Diam-diam Obral HGU 190 Tahun untuk Investor Lewat Revisi UU IKN

    Nasional
    Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

    Di PBB, Menlu Singgung Nasib Dunia Masih Ditentukan Segelintir Negara

    Nasional
    Gerilya Para Elite PSI demi 'Menjemput' Kaesang Pangarep

    Gerilya Para Elite PSI demi "Menjemput" Kaesang Pangarep

    Nasional
    Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

    Kaesang Masuk PSI, Pengamat: Mengafirmasi Jokowi Main Politik 2 Kaki

    Nasional
    Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Kapolri Dalami Penyebab Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara

    Nasional
    Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

    Kapolri Perintahkan Kasus Tewasnya Ajudan Kapolda Kaltara Diusut Tuntas

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com