Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memprihatinkan, Laporan Dahlan Tak Akurat

Kompas.com - 29/11/2012, 08:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Prakosa menyayangkan ketidakakuratan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Hal ini terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR yang dilaporkan Dahlan ke BK. Pasalnya, setelah melakukan revisi sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, BK tetap menemukan kekeliruan.

Salah satu contohnya adalah penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta. Hatta disebut-sebut ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya anggota Dewan meminta upeti. Hatta pun sudah mengklarifikasi ke BK dengan membawa bukti-bukti foto bahwa di saat yang bersamaan dirinya tengah berada di Klaten, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat menyayangkan atas ketidakakuratan informasi ini, apalagi mengenai nama orang yang sudah mendapat vonis dari publik. Ini kami sayangkan kembali terjadi lagi ketidakakuratan," ucap Prakosa, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kesalahan Dahlan tidak hanya kali ini terjadi. Pada laporannya pertama kali ke BK, Dahlan bahkan sempat mencantumkan nama politisi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang dan politisi Partai Amanat Nasional M Ichlas El-Qudsy. Keduanya juga adalah anggota Komisi XI DPR. Namun, Dahlan kemudian meralatnya setelah Timo dan Ichlas menyatakan tidak ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan berbagai kekeliruan ini, Prakosa mengatakan, BK berencana akan memanggil lagi Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan sudah dua kali dipanggil BK terkait kasus dugaan pemerasan BUMN ini.

"Kami sedang memikirkan untuk mengundang sekali lagi Pak Dahlan karena yang pertama kali beliau menyampaikan dan tadi ada nama satu yang salah lagi. Ini menjadi hal yang sangat serius," kata Prakosa.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Dahlan sebagai pejabat publik tak seharusnya menyampaikan sesuatu yang belum cermat. Dahlan seharusnya sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

"Namun, sampai sekarang tidak ada satu pun bukti kuat yang kami terima, seperti rekaman, foto, notulensi, dan lainnya," ujarnya.

Baca juga:
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 19 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

    Nasional
    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

    Nasional
    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

    Nasional
    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

    Nasional
    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

    Nasional
    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

    Nasional
    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

    Nasional
    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

    Nasional
    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

    Nasional
    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

    Nasional
    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

    Nasional
    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

    Nasional
    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

    Nasional
    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com