Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memprihatinkan, Laporan Dahlan Tak Akurat

Kompas.com - 29/11/2012, 08:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Prakosa menyayangkan ketidakakuratan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Hal ini terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR yang dilaporkan Dahlan ke BK. Pasalnya, setelah melakukan revisi sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, BK tetap menemukan kekeliruan.

Salah satu contohnya adalah penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta. Hatta disebut-sebut ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya anggota Dewan meminta upeti. Hatta pun sudah mengklarifikasi ke BK dengan membawa bukti-bukti foto bahwa di saat yang bersamaan dirinya tengah berada di Klaten, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat menyayangkan atas ketidakakuratan informasi ini, apalagi mengenai nama orang yang sudah mendapat vonis dari publik. Ini kami sayangkan kembali terjadi lagi ketidakakuratan," ucap Prakosa, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kesalahan Dahlan tidak hanya kali ini terjadi. Pada laporannya pertama kali ke BK, Dahlan bahkan sempat mencantumkan nama politisi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang dan politisi Partai Amanat Nasional M Ichlas El-Qudsy. Keduanya juga adalah anggota Komisi XI DPR. Namun, Dahlan kemudian meralatnya setelah Timo dan Ichlas menyatakan tidak ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan berbagai kekeliruan ini, Prakosa mengatakan, BK berencana akan memanggil lagi Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan sudah dua kali dipanggil BK terkait kasus dugaan pemerasan BUMN ini.

"Kami sedang memikirkan untuk mengundang sekali lagi Pak Dahlan karena yang pertama kali beliau menyampaikan dan tadi ada nama satu yang salah lagi. Ini menjadi hal yang sangat serius," kata Prakosa.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Dahlan sebagai pejabat publik tak seharusnya menyampaikan sesuatu yang belum cermat. Dahlan seharusnya sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

"Namun, sampai sekarang tidak ada satu pun bukti kuat yang kami terima, seperti rekaman, foto, notulensi, dan lainnya," ujarnya.

Baca juga:
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

    Survei Indikator: Mayoritas Pendukung Ganjar-Mahfud Percaya Putusan MK Adil

    Nasional
    Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

    Alexander Marwata Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Karena Bertemu Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

    Jokowi Resmikan Bandara Panua Pohuwato di Gorontalo yang Telan Biaya Rp 437 Miliar

    Nasional
    Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

    Kans MK Kabulkan atau Tolak Sengketa Pilpres Dinilai Sama Besar

    Nasional
    Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

    Sikap Hakim MK Diprediksi Terbelah dalam Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

    Harap Putusan MK yang Dibacakan Hari Ini Dihormati, AHY: Ini Bukan Hanya Masalah Politik

    Nasional
    Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

    Hari Kedua di Gorontalo, Jokowi Akan Resmikan Sejumlah Infrastruktur dan Panen Jagung

    Nasional
    KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan 'Cawe-cawe'

    KY: Pemilihan Wakil Ketua MA Urusan Internal, Kami Tak Punya Kewenangan "Cawe-cawe"

    Nasional
    Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

    Banyak Presiden Beri Selamat Prabowo, Budi Arie: Apa Kata Dunia jika Keputusan MK Berbeda

    Nasional
    Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

    Sidang Dugaan Pemerasan SYL, KPK Hadirkan 3 Pejabat Eselon Kementan Jadi Saksi

    Nasional
    Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

    Imbau Masyarakat Tertib, Menkominfo: Kami Yakin Putusan MK Selaras dengan Keputusan Rakyat 14 Februari

    Nasional
    Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

    Jelang Putusan MK, Jokowi Main Bola hingga Makan Bakso di Gorontalo

    Nasional
    Jika MK 'Deadlock', Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

    Jika MK "Deadlock", Ketua Sidang Pleno Jadi Penentu Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

    Jelang Putusan MK: Anies dan Ganjar Bakal Hadir, Prabowo Imbau Jangan Demo

    Nasional
    Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

    Profil Ketua MK Suhartoyo dan 7 Hakim Konstitusi Akan Bacakan Putusan Sengketa Pilpres

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com