Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Memprihatinkan, Laporan Dahlan Tak Akurat

Kompas.com - 29/11/2012, 08:46 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Prakosa menyayangkan ketidakakuratan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Hal ini terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR yang dilaporkan Dahlan ke BK. Pasalnya, setelah melakukan revisi sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, BK tetap menemukan kekeliruan.

Salah satu contohnya adalah penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta. Hatta disebut-sebut ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya anggota Dewan meminta upeti. Hatta pun sudah mengklarifikasi ke BK dengan membawa bukti-bukti foto bahwa di saat yang bersamaan dirinya tengah berada di Klaten, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat menyayangkan atas ketidakakuratan informasi ini, apalagi mengenai nama orang yang sudah mendapat vonis dari publik. Ini kami sayangkan kembali terjadi lagi ketidakakuratan," ucap Prakosa, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kesalahan Dahlan tidak hanya kali ini terjadi. Pada laporannya pertama kali ke BK, Dahlan bahkan sempat mencantumkan nama politisi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang dan politisi Partai Amanat Nasional M Ichlas El-Qudsy. Keduanya juga adalah anggota Komisi XI DPR. Namun, Dahlan kemudian meralatnya setelah Timo dan Ichlas menyatakan tidak ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan berbagai kekeliruan ini, Prakosa mengatakan, BK berencana akan memanggil lagi Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan sudah dua kali dipanggil BK terkait kasus dugaan pemerasan BUMN ini.

"Kami sedang memikirkan untuk mengundang sekali lagi Pak Dahlan karena yang pertama kali beliau menyampaikan dan tadi ada nama satu yang salah lagi. Ini menjadi hal yang sangat serius," kata Prakosa.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Dahlan sebagai pejabat publik tak seharusnya menyampaikan sesuatu yang belum cermat. Dahlan seharusnya sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

"Namun, sampai sekarang tidak ada satu pun bukti kuat yang kami terima, seperti rekaman, foto, notulensi, dan lainnya," ujarnya.

Baca juga:
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Batu Ujian Penguasa

    Batu Ujian Penguasa

    Nasional
    Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

    Cak Imin Siap Nongkrong Sampai Malam di MK Simak Putusan Sengketa

    Nasional
    Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

    Jelang Putusan MK, Anies: Kita Sedang Berada di Persimpangan Jalan

    Nasional
    Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

    Jokowi dan Surya Paloh Kembali Bertemu Kemarin Pagi, Ini yang Dibicarakan

    Nasional
    Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

    Anies Yakin MK Ambil Keputusan Berani soal Sengketa Pilpres

    Nasional
    Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

    Diisukan Jadi Calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, Suharto: Penentuannya Besok

    Nasional
    Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

    Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

    Nasional
    Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

    Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

    Nasional
    [POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    [POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

    Nasional
    Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

    Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

    Nasional
    Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

    Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

    Nasional
    Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

    Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

    Nasional
    Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

    Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

    Nasional
    Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

    Nasional
    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com