Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/11/2012, 08:46 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Prakosa menyayangkan ketidakakuratan laporan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan. Hal ini terkait dugaan pemerasan BUMN oleh oknum anggota DPR yang dilaporkan Dahlan ke BK. Pasalnya, setelah melakukan revisi sejumlah nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN, BK tetap menemukan kekeliruan.

Salah satu contohnya adalah penyebutan nama politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Hatta. Hatta disebut-sebut ikut dalam pertemuan anggota Komisi XI dengan direksi Merpati pada tanggal 1 Oktober 2012. Pertemuan itu ditengarai sebagai upaya anggota Dewan meminta upeti. Hatta pun sudah mengklarifikasi ke BK dengan membawa bukti-bukti foto bahwa di saat yang bersamaan dirinya tengah berada di Klaten, Jawa Tengah, untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kami sangat menyayangkan atas ketidakakuratan informasi ini, apalagi mengenai nama orang yang sudah mendapat vonis dari publik. Ini kami sayangkan kembali terjadi lagi ketidakakuratan," ucap Prakosa, Rabu (28/11/2012), di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Kesalahan Dahlan tidak hanya kali ini terjadi. Pada laporannya pertama kali ke BK, Dahlan bahkan sempat mencantumkan nama politisi Partai Demokrat Andi Timo Pangerang dan politisi Partai Amanat Nasional M Ichlas El-Qudsy. Keduanya juga adalah anggota Komisi XI DPR. Namun, Dahlan kemudian meralatnya setelah Timo dan Ichlas menyatakan tidak ikut dalam pertemuan 1 Oktober. Dengan berbagai kekeliruan ini, Prakosa mengatakan, BK berencana akan memanggil lagi Dahlan Iskan. Sebelumnya, Dahlan sudah dua kali dipanggil BK terkait kasus dugaan pemerasan BUMN ini.

"Kami sedang memikirkan untuk mengundang sekali lagi Pak Dahlan karena yang pertama kali beliau menyampaikan dan tadi ada nama satu yang salah lagi. Ini menjadi hal yang sangat serius," kata Prakosa.

Politisi PDI Perjuangan itu menilai Dahlan sebagai pejabat publik tak seharusnya menyampaikan sesuatu yang belum cermat. Dahlan seharusnya sudah mengumpulkan bukti-bukti yang kuat.

"Namun, sampai sekarang tidak ada satu pun bukti kuat yang kami terima, seperti rekaman, foto, notulensi, dan lainnya," ujarnya.

Baca juga:
Dirut Merpati: Pak Dahlan Tak Salah, Saya yang Salah
Sumaryoto: Rudy Cium Tangan Saya
Dirut Merpati Sempat Transfer Rp 106,5 Juta ke Sumaryoto
Merpati Akui Inisiasi Pertemuan dengan Sumaryoto
Hatta: Lagi-lagi Dahlan Iskan Salah

Berita terkait dapat diikuti dalam topik:
Dahlan Iskan VS DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Golkar Klaim Arah Politiknya Tak Berbeda dengan PAN dan PPP, Tepis Isu KIB Bubar

Golkar Klaim Arah Politiknya Tak Berbeda dengan PAN dan PPP, Tepis Isu KIB Bubar

Nasional
Menteri Desa PDTT Sebut Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Jadi Ajang Inovator Desa untuk Unjuk Gigi

Menteri Desa PDTT Sebut Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara XXIV Jadi Ajang Inovator Desa untuk Unjuk Gigi

Nasional
Pemerkosaan Dianggap Persetubuhan Anak, Apakah 'Victim Blaming'?

Pemerkosaan Dianggap Persetubuhan Anak, Apakah "Victim Blaming"?

Nasional
Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Bersaing Ketat dengan Ganjar, Anies Urutan Ketiga

Survei Indikator: Elektabilitas Prabowo Bersaing Ketat dengan Ganjar, Anies Urutan Ketiga

Nasional
Menhan Prabowo Ingin Kerja Sama Indonesia-China Ditingkatkan

Menhan Prabowo Ingin Kerja Sama Indonesia-China Ditingkatkan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas', PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Survei Litbang "Kompas", PDI-P Paling Banyak Dipilih Warga NU

Nasional
Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak...

Saat Prabowo Usulkan Perdamaian dan Gencatan Senjata Rusia-Ukraina tetapi Ditolak...

Nasional
Keriuhan Panggung Pilpres 2024: Ganjar-Anies Saling Sindir, Prabowo Berdiri di Garis Tengah

Keriuhan Panggung Pilpres 2024: Ganjar-Anies Saling Sindir, Prabowo Berdiri di Garis Tengah

Nasional
PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Komisaris PT Wika Beton Lawan KPK

PN Jaksel Gelar Sidang Perdana Gugatan Eks Komisaris PT Wika Beton Lawan KPK

Nasional
KPK Harap Penangguhan Penahanan Eltinus Omaleng dkk Tak Ganggu Proses Hukum

KPK Harap Penangguhan Penahanan Eltinus Omaleng dkk Tak Ganggu Proses Hukum

Nasional
Penahanan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Ditangguhkan

Penahanan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Ditangguhkan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Keponakan Wamenkumham Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Keponakan Wamenkumham Digelar Hari Ini

Nasional
Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Bukan Kader Partai tetapi Digadang-gadang Jadi Cawapres

Erick Thohir dan Sandiaga Uno, Bukan Kader Partai tetapi Digadang-gadang Jadi Cawapres

Nasional
Bung Karno, Antara Bandit dan Dewa

Bung Karno, Antara Bandit dan Dewa

Nasional
Dipolisikan soal Info Putusan MK, Denny Indrayana: Kalau Jadi Kriminalisasi, Saya Akan Lawan

Dipolisikan soal Info Putusan MK, Denny Indrayana: Kalau Jadi Kriminalisasi, Saya Akan Lawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com