Aliran Dana ke Anggota DPR

Kompas.com - 29/11/2012, 05:18 WIB
Editor

Jakarta, Kompas - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system atau pembangkit listrik tenaga surya untuk pedesaan tahun anggaran 2007-2008 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/11), kembali mengungkap fakta bahwa ada aliran dana ke beberapa anggota DPR.

Hal itu terungkap ketika jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi, Paijan. Paijan menjadi saksi untuk terdakwa Jacob Purwono, mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), serta terdakwa Kosasih Abbas, mantan Kepala Sub-usaha Energi Terbarukan Ditjen LPE.

Dalam BAP Paijan disebutkan, uang suap dari beberapa perusahaan rekanan dalam proyek pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) di seluruh pelosok Indonesia dikumpulkan ke Paijan selaku bendahara di Ditjen LPE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Uang itu kemudian didistribusikan ke berbagai pihak dalam bentuk barang, honor, tips, dan tunjangan hari raya.

Jaksa Ali Fikri membacakan BAP berisi pihak-pihak penerima dana, termasuk anggota DPR. Anggota DPR yang disebut Ali adalah Sonny Keraf (Fraksi PDI-P), Rapiuddin Hamarung (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi), Sutan Bathoegana (Fraksi Partai Demokrat), Achmad Farial (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Wati Amir (Fraksi Partai Golkar). Besaran uang ke anggota DPR tersebut Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Misalnya, Sonny Keraf menerima Rp 50 juta dan Sutan menerima Rp 25 juta.


Paijan tidak berkomentar atas aliran uang itu karena memang ada perbedaan antara catatannya dengan catatan Kosasih.

Pertanyaan kemudian diajukan ke saksi lain, Izrom Max Donnal selaku anggota tim penguji dan pemeriksa pemasangan SHS. ”Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu beliau, Kosasih, bilang, ini buat Pak Ahmad Farial. Tetapi, saya tidak konfirmasi ke orangnya, tidak pernah ketemu dengan orang yang dimaksud,” kata Izrom.

Kosasih yang dianggap mengetahui pasti catatan itu, ketika diberi kesempatan hakim untuk menanggapi keterangan saksi, menjelaskan soal aliran dana yang terjadi pada 2007/2008 itu. Namun, Ketua Majelis Hakim Sujatmiko mencegahnya. ”Itu nanti ada waktunya,” katanya.

”Saya hanya ingin menambahkan keterangan Paijan terhadap keterangan saya. Memang ada data yang tanpa sepengetahuan Paijan, misal untuk pemberian ke anggota DPR,” kata Kosasih.

Sujatmiko menanyakan tentang keterangan saksi bahwa ada pemberian ke DPR berupa bungkusan. ”Apakah isinya uang atau tidak?” tanyanya.

”Iya, maksudnya bungkusan itu (untuk DPR) isinya memang uang,” kata Kosasih. Namun, dia mengaku tidak tahu untuk apa uang itu karena pemberian itu merupakan perintah Jacob.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X