Aliran Dana ke Anggota DPR

Kompas.com - 29/11/2012, 05:18 WIB

Jakarta, Kompas - Sidang perkara dugaan korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system atau pembangkit listrik tenaga surya untuk pedesaan tahun anggaran 2007-2008 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (28/11), kembali mengungkap fakta bahwa ada aliran dana ke beberapa anggota DPR.

Hal itu terungkap ketika jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi membacakan berita acara pemeriksaan (BAP) saksi, Paijan. Paijan menjadi saksi untuk terdakwa Jacob Purwono, mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi (LPE), serta terdakwa Kosasih Abbas, mantan Kepala Sub-usaha Energi Terbarukan Ditjen LPE.

Dalam BAP Paijan disebutkan, uang suap dari beberapa perusahaan rekanan dalam proyek pengadaan dan pemasangan solar home system (SHS) di seluruh pelosok Indonesia dikumpulkan ke Paijan selaku bendahara di Ditjen LPE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Uang itu kemudian didistribusikan ke berbagai pihak dalam bentuk barang, honor, tips, dan tunjangan hari raya.

Jaksa Ali Fikri membacakan BAP berisi pihak-pihak penerima dana, termasuk anggota DPR. Anggota DPR yang disebut Ali adalah Sonny Keraf (Fraksi PDI-P), Rapiuddin Hamarung (Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi), Sutan Bathoegana (Fraksi Partai Demokrat), Achmad Farial (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan), dan Wati Amir (Fraksi Partai Golkar). Besaran uang ke anggota DPR tersebut Rp 25 juta hingga Rp 50 juta. Misalnya, Sonny Keraf menerima Rp 50 juta dan Sutan menerima Rp 25 juta.


Paijan tidak berkomentar atas aliran uang itu karena memang ada perbedaan antara catatannya dengan catatan Kosasih.

Pertanyaan kemudian diajukan ke saksi lain, Izrom Max Donnal selaku anggota tim penguji dan pemeriksa pemasangan SHS. ”Kalau saya tidak salah ingat, waktu itu beliau, Kosasih, bilang, ini buat Pak Ahmad Farial. Tetapi, saya tidak konfirmasi ke orangnya, tidak pernah ketemu dengan orang yang dimaksud,” kata Izrom.

Kosasih yang dianggap mengetahui pasti catatan itu, ketika diberi kesempatan hakim untuk menanggapi keterangan saksi, menjelaskan soal aliran dana yang terjadi pada 2007/2008 itu. Namun, Ketua Majelis Hakim Sujatmiko mencegahnya. ”Itu nanti ada waktunya,” katanya.

”Saya hanya ingin menambahkan keterangan Paijan terhadap keterangan saya. Memang ada data yang tanpa sepengetahuan Paijan, misal untuk pemberian ke anggota DPR,” kata Kosasih.

Sujatmiko menanyakan tentang keterangan saksi bahwa ada pemberian ke DPR berupa bungkusan. ”Apakah isinya uang atau tidak?” tanyanya.

”Iya, maksudnya bungkusan itu (untuk DPR) isinya memang uang,” kata Kosasih. Namun, dia mengaku tidak tahu untuk apa uang itu karena pemberian itu merupakan perintah Jacob.

Sidang pada Rabu (31/10), mantan Sekretaris Dirjen LPE Soekanar juga mengungkap ada aliran dana ke anggota DPR. Soekanar mengaku memberikan Rp 1,5 miliar ke tim penyusun dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Energi dan RUU Ketenagalistrikan tahun 2007. Dana itu diberikan oleh Kosasih atas perintah Jacob.

Pada persidangan itu, Izrom juga mengungkapkan, ada catatan kertas kuning yang diperlihatkan Kosasih. ”Beliau (Kosasih) bilang ini kertas penting, ini kartu truf beliau. Katanya, kalau beliau terkait, beliau akan bawa nama-nama yang ada di dalam catatan itu,” kata Izrom.

Menurut Kosasih, ujar Izrom, kertas itu dari Jacob Purwono selaku dirjen. ”Kalau sepintas, mirip tulisan tangan Jacob Purwono,” kata Izrom.

Kosasih membenarkan soal catatan kuning itu. (AMR)



Editor

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X