Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/11/2012, 03:09 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Komisaris Polisi (Kompol) Hendy F Kurniawan mengaku khawatir dengan kondisi lembaga antikorupsi tersebut di bawah pimpinan Abraham Samad.

Ia menilai, ada beberapa standard operating procedure (SOP) yang telah ditabrak oleh Abraham.

"Ini KPK sudah rawan karena kompetensi pimpinan, terutama Abraham Samad, ini sudah di luar harapan kami dari awal," ujar Hendy di lingkungan Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/11/2012).

Ia membeberkan beberapa pelanggaran yang terjadi di KPK, di antaranya ketika Abraham Samad menetapkan Miranda S Goeltom dan Angelina Sondakh sebagai tersangka dalam kasus yang berbeda.

Menurut Hendy, saat itu belum ada bukti permulaan yang cukup untuk menjerat keduanya sebagai tersangka dan belum dilakukan ekspos perkara. Surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) saat itu juga belum diterbitkan.

"Penyidik dan jaksa penuntut umum berkeyakinan tidak ada alat bukti dalam kasus itu dan kami sudah tuangkan dalam notulen melalui beberapa gelar, memang tidak ada bukti. Kemudian Abraham serta-merta mengungkap kepada publik bahwa Miranda Goeltom sebagai tersangka. Apakah kami kemudian mau melakukan itu (penyidikan)? Kami digaji oleh rakyat, kami tidak mau munafik," paparnya.

Penetapan tersangka di KPK harus berdasarkan keputusan bersama atau adanya kolektif kolegial. Namun, Hendy mengatakan saat pengumuman Miranda Goeltom sebagai tersangka, beberapa pimpinan juga tidak mengetahuinya.

"Waktu pengumuman itu, tidak semua pimpinan tahu. Ada pimpinan Pak BW (Bambang Widjojanto) yang mencoba mencairkan suasana dengan mempertemukan kami, tetapi dari Abraham sendiri tidak ada yang mau menjelaskan kepada kami," terangnya.

Namun, Hendy yang sudah 4 tahun bertugas di KPK itu, enggan berkomentar dengan anggapan bahwa antara pimpinan di KPK sering bertentangan. "Aduh, kompak tidaknya tanyakan Abraham," terangnya.

Ia juga merasa terganggu saat Abraham mengatakan pada media bahwa kasus Hambalang tinggal menghitung hari dan akan ada tersangka seorang menteri. Ia sendiri mengaku selalu menentang keputusan Abraham yang dianggapnya tidak sesuai prosedur. Beberapa hal itulah, menurutnya, yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Abraham dan KPK agar tidak kembali terulang.

"Dulu saya keras, sampai saya tunjuk-tunjuk Abraham Samad dan sekarang di Century itu diulangi lagi. Kalau begitu masyarakat harus bisa menilai, ada apa dengan KPK? Apakah sedang ingin dirobohkan dari dalam? Ini harus diselamatkan," terangnya.

Hendy mengaku terpaksa mengungkapkan hal tersebut kepada publik untuk perbaikan di KPK. Sebagai mantan penyidik, ia merasa ada tanggung jawab moril untuk mengkritisi lembaga penegak hukum tersebut.

"Kami ini beban moral untuk berkata yang sebenarnya. Jangan kemudian kami digaji besar, kami tidak profesional. Kami ingin menunjukkan dulu bahwa kami ini mampu. Mungkin Samad ini hanya cari popularitas murahan dengan janji-janji ke DPR," terangnya.

Hendy sendiri termasuk mantan penyidik yang ikut dalam pertemuan dengan Komisi III DPR beberapa waktu lalu. Ia memang mengungkapkan beberapa pengalamannya saat di KPK, tetapi perihal soal penyadapan, tidak dijelaskannya secara teknis. Hendy membantah pengakuannya tersebut untuk melemahkan KPK.

"Saya mengungkap ini sebagai mantan penyidik KPK dan saya mempunyai tanggung jawab besar untuk menyelamatkan KPK dari tindakan-tindakan yang berefek untuk citra maupun KPK masa depan," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Surya Paloh Datangi Kantor Golkar Besok, Bertemu Airlangga Hartarto

Nasional
Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Jokowi Hadiri HUT Ke-8 PSI

Nasional
Faisal Basri: Raja 'Conflict of Interest' Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Faisal Basri: Raja "Conflict of Interest" Itu Moeldoko, Ada di Pusat Istana

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Isu "Reshuffle" Kian Santer, Dua Menteri Nasdem Tak Hadiri Rapat bersama Jokowi di Istana

Nasional
Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Revisi UU ASN Tak Kunjung Selesai, DPR Sebut Pendataan Tenaga Honorer Bermasalah

Nasional
Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Buwas Ungkap Alasan Mentan SYL Tak Diundang Jokowi Rapat di Istana

Nasional
Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Gerindra Tak Akan Buka Isi Perjanjian Prabowo-Anies-Sandiaga

Nasional
Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu 'Reshuffle' Rabu Pon 1 Februari

Buwas Tepis Merapat ke Istana Terkait Isu "Reshuffle" Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Mentan Tak Hadir Saat Jokowi Pimpin Rapat soal Beras, Ada Apa?

Nasional
Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Kemlu: Indonesia Kutuk Serangan Teroris di Masjid Kota Peshawar Pakistan

Nasional
Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Soal Perjanjian Politik antara Prabowo-Anies-Sandiaga, Dasco: Barangnya Ada di Saya

Nasional
Isu 'Reshuffle' Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Isu "Reshuffle" Kabinet Kencang Berembus, Ini Kegiatan Jokowi Selama Rabu Pon 1 Februari

Nasional
Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Sidang Vonis Ricky Rizal atas Kasus Kematian Brigadir J Digelar 14 Februari

Nasional
Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Menpora Sebut Tempat Balap F1 Powerboat Toba Lebih Baik daripada yang Lain, tapi...

Nasional
UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

UPDATE 31 Januari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 260, Totalnya Jadi 6.730.016

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.