Kompas.com - 28/11/2012, 00:07 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menyikapi langsung hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan KPU harus melakukan verifikasi faktual pada 18 parpol yang gugur di tahap verifikasi administrasi.

"Ya tentu kita akan menjalani putusan DKPP itu, kita akan susun perencanaan terlebih dahulu," ujar Komisioner KPU Juri Ardiantoro usai menjalani sidang putusan DKPP di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Hal senada dikatakan Komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati. Menurut Ida, putusan DKPP adalah perintah yang harus ditaati. Langkah lebih jauh, terangnya, atas putusan itu masih akan dirapatkan terlebih dulu.

"Kami diskusikan secara internal sebelum ambil keputusan bagaimana secara teknis KPU harus bekerja untuk verifikasi faktual 18 parpol ini," kata Ida.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama komisioner Sigit Pamungkas belum dapat memastikan nasib ke-18 parpol tersebut. Mereka berpendapat, KPU masih harus mendiskusikannya. Sebab, putusan DKPP harus ditelaah untuk kemudian disimpulkan.

"KPU masih akan merapatkan hasil putusan DKPP. Itu untuk menentukan langkah terbaiknya akan seperti apa," terang Sigit.

Sementara itu, Husni menjelaskan putusan DKPP tidak menggugurkan hasil verifikasi administrasi. Sebab itu, hasil verifikasi administrasi masih berlaku.

"Kita tetap tidak menggugurkan hasil verifikasi administrasi. DKPP hanya minta kita untuk memfaktualkan. Itu masih harus dirapatkan dulu," tegas Husni.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengikutsertakan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Penyertaan kedelapan belas parpol itu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Hal itu disampaikan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat membacakan sidang putusan dugaan pelanggaran kode Komisioner KPU di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    KSP: Presiden Masih Punya Waktu Putuskan Siapa yang Pimpin IKN

    Nasional
    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    KSAU Tekankan Instruktur dan Siswa Penerbang Utamakan Keselamatan

    Nasional
    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    PAN Sebut Ridwan Kamil Masuk Radar untuk Dicalonkan Saat Pilpres 2024

    Nasional
    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Politikus PKS: Yang Dibutuhkan Luar Jawa Bukan Istana, tapi Infrastruktur Layak-Ekonomi Tumbuh

    Nasional
    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Satgas Minta Pemda Jabodetabek Kompak Cegah Penularan Covid-19

    Nasional
    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Perludem: Tanpa Revisi UU Pemilu, Tren Peradilan Politik Akan Menguat

    Nasional
    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Soal Pelat Mobil Arteria, Ombudsman Nilai Ada Potensi Maladministrasi di Polri

    Nasional
    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Golkar Minta KPK Evaluasi Sistem Keamanan Setelah Wali Kota Nonaktif Bekasi Gelar Pertemuan Daring

    Nasional
    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    IKN Nusantara Dipimpin Kepala Otorita Tanpa DPRD, Pakar: Pendekatan Proyek

    Nasional
    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Kemenkes: Masa Isolasi Mandiri Pasien Covid-19 Omicron 10-13 Hari

    Nasional
    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Putusan terhadap Stepanus Robin dan Maskur Husain Disebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap

    Nasional
    Usai Tim Advance, Kini Banyak Jemaah Umrah Positif Covid Sepulang dari Saudi

    Usai Tim Advance, Kini Banyak Jemaah Umrah Positif Covid Sepulang dari Saudi

    Nasional
    Perludem: Putusan MK Buka Ruang Beri Jeda Pemilu 2024 dengan Kesepakatan

    Perludem: Putusan MK Buka Ruang Beri Jeda Pemilu 2024 dengan Kesepakatan

    Nasional
    Nomor Pelat Arteria Serupa Polisi, Pimpinan DPR Duga Didapat karena Hubungan Pribadi

    Nomor Pelat Arteria Serupa Polisi, Pimpinan DPR Duga Didapat karena Hubungan Pribadi

    Nasional
    Berkaca pada Kasus Arteria, Pimpinan DPR Harap Anggota Dewan Hormati Kearifan Lokal

    Berkaca pada Kasus Arteria, Pimpinan DPR Harap Anggota Dewan Hormati Kearifan Lokal

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.