Kompas.com - 28/11/2012, 00:07 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum bisa menyikapi langsung hasil putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memerintahkan KPU harus melakukan verifikasi faktual pada 18 parpol yang gugur di tahap verifikasi administrasi.

"Ya tentu kita akan menjalani putusan DKPP itu, kita akan susun perencanaan terlebih dahulu," ujar Komisioner KPU Juri Ardiantoro usai menjalani sidang putusan DKPP di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Hal senada dikatakan Komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati. Menurut Ida, putusan DKPP adalah perintah yang harus ditaati. Langkah lebih jauh, terangnya, atas putusan itu masih akan dirapatkan terlebih dulu.

"Kami diskusikan secara internal sebelum ambil keputusan bagaimana secara teknis KPU harus bekerja untuk verifikasi faktual 18 parpol ini," kata Ida.

Sementara itu, Ketua KPU Husni Kamil Manik bersama komisioner Sigit Pamungkas belum dapat memastikan nasib ke-18 parpol tersebut. Mereka berpendapat, KPU masih harus mendiskusikannya. Sebab, putusan DKPP harus ditelaah untuk kemudian disimpulkan.

"KPU masih akan merapatkan hasil putusan DKPP. Itu untuk menentukan langkah terbaiknya akan seperti apa," terang Sigit.

Sementara itu, Husni menjelaskan putusan DKPP tidak menggugurkan hasil verifikasi administrasi. Sebab itu, hasil verifikasi administrasi masih berlaku.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita tetap tidak menggugurkan hasil verifikasi administrasi. DKPP hanya minta kita untuk memfaktualkan. Itu masih harus dirapatkan dulu," tegas Husni.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memutus Komisi Pemilihan Umum (KPU) wajib mengikutsertakan parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk diikutkan dalam verifikasi faktual. Penyertaan kedelapan belas parpol itu harus sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU.

Hal itu disampaikan Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, saat membacakan sidang putusan dugaan pelanggaran kode Komisioner KPU di gedung BPPT, Jakarta, Selasa (27/11/2012).

Halaman:
Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

    Kemenkes: Kita Harus Waspada dan Hati-hati Terhadap Varian Omicron

    Nasional
    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Jemaah Umrah Penerima Vaksin Sinovac dan Sinopharm Wajib Karantina 3 Hari

    Nasional
    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Skenario Gelombang 3 Saat Libur Nataru, Satgas Prediksi Puncak Kasus Aktif Capai 400.000

    Nasional
    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan GPON, Polisi Sita Dokumen Pencairan Dana dari PT Jakpro

    Nasional
    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    KPK Dalami Penerimaan Uang oleh Adik Eks Bupati Saat Periksa 2 Anggota DPRD Lampung Utara

    Nasional
    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Menag Yaqut Akui RI Belum Diundang Arab Saudi untuk Bahas Haji 2022

    Nasional
    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Gus Halim Minta Bupati Pesisir Selatan Kawal Penggunaan Dana Desa

    Nasional
    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Menag: 59.757 Jemaah Umrah Tertunda Keberangkatannya karena Pandemi

    Nasional
    'Suspend' Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    "Suspend" Arab Saudi ke Indonesia Dicabut, Menag Sebut Jemaah Bisa Kembali Umrah Mulai Desember

    Nasional
    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

    Nasional
    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Polri Tetapkan Eks Dirut PT Jakarta Infrastruktur Propertindo Jadi Tersangka Korupsi

    Nasional
    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Anak Penyandang Autisme Disiksa Orangtua, Kementerian PPPA Minta Pemda Beri Perhatian

    Nasional
    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Persoalan Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Tak Otomatis Selesai Lewat Revisi UU PPP

    Nasional
    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

    Nasional
    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Jokowi Resmikan Bendungan Tugu dan Bendungan Gongseng di Jawa Timur

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.