Kompas.com - 27/11/2012, 00:43 WIB
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tohadi menilai Komisi Pemilihan Umum menganakemaskan partai politik mapan.

Hal itu, lanjutnya, tecermin dalam tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu legislatif 2014.

"Komisioner KPU memperlakukan partai tertentu secara istimewa. KPU meminta kepada tim verifikator untuk mengutamakan verifikasi terhadap tiga partai besar, yaitu Nasdem, PDI-P, dan PKB," kata Tohadi, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Tohadi menjelaskan, pendapatnya itu pernah diutarakan Kepala Biro Hukum KPU Nanik Suwarti dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU berdasarkan keterangan Nanik, lanjutnya, memerintahkan dan mengintervensi tim verifikator. Hal itu supaya partai tertentu yang SK Kepengurusannya hanya kopian harus dinyatakan memenuhi syarat.

"Aturannya harus asli atau fotokopi, tetapi harus dilegalisasi. Ini perlakuan yang berbeda terhadap partai lainnya, termasuk PKNU. PKNU meskpun fotokopi, tetapi sudah dilegalisasi. Namun, hanya karena legalisasinya belum diberi tanggal lalu dinyatakan tidak memenuhi syarat semua. Seakan-akan dicari kelemahannya," tandasnya.

Ia menambahkan, komisioner sering mengajak koleganya memasuki ruang verifikasi di Hotel Borobudur. Padahal, sesuai peraturan, yang berhak memasuki ruang itu hanya petugas verifikator dan komisioner. Menurutnya, hal ini patut dicurigai. Sebab, tidak menutup kemungkinan kolega komisioner ternyata orang parpol.

"Untuk kepentingan apakah mereka dibawa masuk ke ruangan verifikasi. Patut dicurigai itu kepentingan untuk memastikan partainya teman komisioner KPU tersebut supaya diamankan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Damai Sejahtera (PDS) Sahat Sinaga mengatakan KPU tidak profesional. Sebab, sampai hari ini, KPU belum menanyangkan alasan 16 parpol dinyatakan lolos. Sementara 18 parpol tersisih dalam tahap verifikasi administrasi.

"Kalau terbukti ada parpol yang dianakemaskan, bisa dipastikan di daerah banyak yang bolong-bolong," kata Sinaga.

Menanggapi hal itu, Sinaga sangat kecewa. Menurutnya, PDS sudah makan asam garam berkecimpung di pemilu. PDS, terangnya, juga mengikuti pilkada. Hal itu, terangnya, membuktikan PDS teruji.

"Itu artinya, berdasar fakta, kami juga eksis. KPU harus liat juga track record partai," pungkasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Heru Hidayat Lolos dari Hukuman Mati, Jaksa: Ini Berbeda Dengan yang Kami Minta

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Sidang Unlawful Killing, Saksi Ahli: Tak Wajib Polisi Borgol Anggota Laskar FPI

    Nasional
    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Terdakwa Kasus Asabri, Heru Hidayat, Dijatuhi Pidana Tambahan Berupa Uang Pengganti Rp 12,6 Triliun

    Nasional
    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Sidang Unlawful Killing Laskar FPI, Saksi Ahli: Ada Doktrin Lebih Baik Penjahat Mati daripada Petugas

    Nasional
    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Majelis Hakim Tak Sependapat dengan Jaksa soal Tuntutan Hukuman Mati terhadap Heru Hidayat

    Nasional
    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Update 18 Januari: Sebaran 1.362 Kasus Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tertinggi

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    UPDATE 18 Januari: Ada 5.132 Suspek Covid-19 di Tanah Air

    Nasional
    Pemerintah Siapkan Karantina 'Bubble' untuk Moto GP dan KTT G20

    Pemerintah Siapkan Karantina "Bubble" untuk Moto GP dan KTT G20

    Nasional
    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    UPDATE: 278.927 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate PCR 4,50 Persen

    Nasional
    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Divonis Nihil, Terdakwa Kasus Asabri Heru Hidayat Lolos dari Tuntutan Hukuman Mati

    Nasional
    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Warga Terdampak Erupsi Semeru Ditargetkan Tempati Hunian Sementara Dua Bulan Lagi

    Nasional
    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Ribut Pernyataan Arteria Dahlan soal Copot Kajati Berbahasa Sunda, Ini Awalnya...

    Nasional
    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

    Nasional
    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

    Nasional
    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.