KPU Dinilai Anak Emaskan Parpol Besar

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) Tohadi menilai Komisi Pemilihan Umum menganakemaskan partai politik mapan.

Hal itu, lanjutnya, tecermin dalam tahapan verifikasi administrasi parpol calon peserta pemilu legislatif 2014.

"Komisioner KPU memperlakukan partai tertentu secara istimewa. KPU meminta kepada tim verifikator untuk mengutamakan verifikasi terhadap tiga partai besar, yaitu Nasdem, PDI-P, dan PKB," kata Tohadi, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Tohadi menjelaskan, pendapatnya itu pernah diutarakan Kepala Biro Hukum KPU Nanik Suwarti dalam sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU berdasarkan keterangan Nanik, lanjutnya, memerintahkan dan mengintervensi tim verifikator. Hal itu supaya partai tertentu yang SK Kepengurusannya hanya kopian harus dinyatakan memenuhi syarat.

"Aturannya harus asli atau fotokopi, tetapi harus dilegalisasi. Ini perlakuan yang berbeda terhadap partai lainnya, termasuk PKNU. PKNU meskpun fotokopi, tetapi sudah dilegalisasi. Namun, hanya karena legalisasinya belum diberi tanggal lalu dinyatakan tidak memenuhi syarat semua. Seakan-akan dicari kelemahannya," tandasnya.

Ia menambahkan, komisioner sering mengajak koleganya memasuki ruang verifikasi di Hotel Borobudur. Padahal, sesuai peraturan, yang berhak memasuki ruang itu hanya petugas verifikator dan komisioner. Menurutnya, hal ini patut dicurigai. Sebab, tidak menutup kemungkinan kolega komisioner ternyata orang parpol.

"Untuk kepentingan apakah mereka dibawa masuk ke ruangan verifikasi. Patut dicurigai itu kepentingan untuk memastikan partainya teman komisioner KPU tersebut supaya diamankan," pungkasnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Damai Sejahtera (PDS) Sahat Sinaga mengatakan KPU tidak profesional. Sebab, sampai hari ini, KPU belum menanyangkan alasan 16 parpol dinyatakan lolos. Sementara 18 parpol tersisih dalam tahap verifikasi administrasi.

"Kalau terbukti ada parpol yang dianakemaskan, bisa dipastikan di daerah banyak yang bolong-bolong," kata Sinaga.

Menanggapi hal itu, Sinaga sangat kecewa. Menurutnya, PDS sudah makan asam garam berkecimpung di pemilu. PDS, terangnya, juga mengikuti pilkada. Hal itu, terangnya, membuktikan PDS teruji.

"Itu artinya, berdasar fakta, kami juga eksis. KPU harus liat juga track record partai," pungkasnya.