Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aduan Kongkalikong Tak Hanya di Tiga Kementerian

Kompas.com - 26/11/2012, 18:11 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, aduan yang dia terima mengenai dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN tidak hanya di tiga kementerian saja. Laporan yang dia teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sebagai sampel.

"Saya ambil sampel tiga. Laporannya lebih," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II. "Saya yakin (praktik kongkalikong) lebih dari tiga kementerian. Cuma kita bicara pembuktian," kata anggota Komisi II Akbar Faisal.

Dipo mengaku bahwa laporan praktik kongkalikong dari PNS Kementerian masih terus berdatangan. Laporan itu diterima pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Namun, Dipo tak mau menyebut kementerian mana lagi yang dilaporkan terjadi praktik kongkalikong. Dipo hanya membenarkan ketika dikonfirmasi apakah tiga kementerian yang telah dilaporkan ke KPK adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Dipo mengatakan, dirinya tidak bisa membiarakan aduan yang dilengkapi bukti-bukti dari para pejabat eselon I Kementerian itu. Apalagi dirinya bukan penegak hukum yang bisa melakukan pengusutan. Karena itu, aduan PNS diteruskan ke KPK.

Menurut dia, tidak ada maksud untuk menyerang menteri terkait langkahnya itu. "Tidak ada niat jahat sama sekali kepada mereka (menteri). Ini sistem bekerja dan jangan menyangka ini biasa-biasa saja. Bawahan sudah melihat, kolega sudah melihat, atasan sudah melihat. Jadi saling ingatkan, apakah dia profesional, apakah dia dari parpol, apakah dia dari TNI," kata Dipo.

Kini, tambah Dipo, tinggal menunggu tindaklanjut dari KPK untuk membuktikan apakah aduan PNS tersebut benar atau tidak. "Nanti terserah KPK apakah ada keterlibatan dengan menterinya," ucap Dipo.

Apakah laporan kementerian lain juga akan diteruskan ke KPK? "diteruskan," jawab Dipo.

 

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

    Nasional
    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

    Nasional
    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

    Nasional
    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

    Nasional
    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

    Nasional
    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

    Nasional
    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

    Nasional
    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

    Nasional
    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

    Nasional
    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

    Nasional
    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

    Nasional
    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

    Nasional
    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

    Nasional
    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

    Nasional
    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com