Kompas.com - 26/11/2012, 18:11 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHeru Margianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengatakan, aduan yang dia terima mengenai dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN tidak hanya di tiga kementerian saja. Laporan yang dia teruskan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi hanya sebagai sampel.

"Saya ambil sampel tiga. Laporannya lebih," kata Dipo saat rapat membahas anggaran dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Hal itu dikatakan Dipo untuk menjawab berbagai pertanyaan para politisi Komisi II. "Saya yakin (praktik kongkalikong) lebih dari tiga kementerian. Cuma kita bicara pembuktian," kata anggota Komisi II Akbar Faisal.

Dipo mengaku bahwa laporan praktik kongkalikong dari PNS Kementerian masih terus berdatangan. Laporan itu diterima pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Namun, Dipo tak mau menyebut kementerian mana lagi yang dilaporkan terjadi praktik kongkalikong. Dipo hanya membenarkan ketika dikonfirmasi apakah tiga kementerian yang telah dilaporkan ke KPK adalah Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Dipo mengatakan, dirinya tidak bisa membiarakan aduan yang dilengkapi bukti-bukti dari para pejabat eselon I Kementerian itu. Apalagi dirinya bukan penegak hukum yang bisa melakukan pengusutan. Karena itu, aduan PNS diteruskan ke KPK.

Menurut dia, tidak ada maksud untuk menyerang menteri terkait langkahnya itu. "Tidak ada niat jahat sama sekali kepada mereka (menteri). Ini sistem bekerja dan jangan menyangka ini biasa-biasa saja. Bawahan sudah melihat, kolega sudah melihat, atasan sudah melihat. Jadi saling ingatkan, apakah dia profesional, apakah dia dari parpol, apakah dia dari TNI," kata Dipo.

Kini, tambah Dipo, tinggal menunggu tindaklanjut dari KPK untuk membuktikan apakah aduan PNS tersebut benar atau tidak. "Nanti terserah KPK apakah ada keterlibatan dengan menterinya," ucap Dipo.

Apakah laporan kementerian lain juga akan diteruskan ke KPK? "diteruskan," jawab Dipo.

 

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    21 Parpol yang Sudah Terdaftar di Sipol Pemilu 2024

    Nasional
    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Kasus Pria Cium Anak di Gresik Sempat Disebut Bukan Pelecehan Seksual, Kompolnas Angkat Bicara

    Nasional
    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Putri Tjahjo Kumolo: Kondisi Bapak Sudah Membaik

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    UPDATE 26 Juni: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 81,06 Persen, Dosis Ketiga 24,02 Persen

    Nasional
    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin 'Grusa-grusu' Nyatakan Koalisi

    Pengamat Sebut Kekuatan Internal PKB Tak Sesolid Saat 2019, Jadi Alasan Gerindra Tidak Ingin "Grusa-grusu" Nyatakan Koalisi

    Nasional
    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    UPDATE 26 Juni: Tambah 1.726, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.080.451

    Nasional
    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Indonesia Ajak Dunia Bersatu Pulihkan Rantai Pasok Pangan Global

    Nasional
    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Tjahjo Kumolo Masih Dirawat, PDI-P: Mohon Doanya

    Nasional
    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Menpan RB Tjahjo Kumolo Masih Jalani Perawatan Intensif di Rumah Sakit

    Nasional
    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Kominfo: Hanya Dewan Pers yang Berhak Lakukan Uji Kompetensi Wartawan

    Nasional
    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Sepulang dari Eropa, Jokowi Bakal ke Uni Emirat Arab Bahas Kerja Sama Ekonomi

    Nasional
    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Menkes: Puncak Kasus BA.4 BA.5 di Indonesia Diperkirakan Minggu Kedua-Ketiga Juli

    Nasional
    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Mensos Risma Dorong 1.500 Ibu-ibu Ubah Nasib lewat Berwirausaha

    Nasional
    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Kerumitan Perang Melawan Narkoba

    Nasional
    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Jika Berkoalisi dengan Demokrat-PKS, Nasdem Diyakini Tak Akan Keluar Kabinet

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.