Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkiflimansyah Khawatir Merpati Jadi Terbengkalai

Kompas.com - 26/11/2012, 16:36 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XI DPR bidang keuangan Zulkiflimansyah mengkhawatirkan atas polemik pemerasan yang dilakukan anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA). Tudingan itu dinilai bisa berpengaruh pada kelanjutan pembahasan soal Merpati di DPR.

"Jangan sampai karena hiruk-pikuk ini mengesampingkan Merpati yang perlu ditolong segera. Jangan sampai peristiwa ini membuat temen-teman jadi malas datang," ujar Zulkiflimansyah, Senin (26/11/2012), di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Ia melihat Merpati saat ini justru sedang membutuhkan bantuan terkait pembangunan sekolah pilot. "Bisa saja karena sakit hati, pembahasan Merpati jadi tidak ditindaklanjuti," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera.

Sebelumnya, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan dugaan upaya pemerasan yang dilakukan beberapa anggota Komisi XI terhadap direksi PT Merpati. Upaya pemerasan itu ditengarai dilakukan pada tanggal 1 Oktober 2012 di ruang pimpinan komisi.

Di dalam pertemuan tidak formal itu, anggota Komisi XI yang hadir, di antaranya, Achsanul Qosasi, Zulkiflimansyah, Linda Megawati, dan Saidi Butar-butar. Zulkiflimansyah memastikan bahwa pertemuan itu sama sekali tidak membahas upaya minta jatah terkait penyertaan modal negara (PMN).

Ia menduga dirut Merpati yang baru salah menafsirkan soal permintaan anggota dewan terkait business plan Merpati yang baru. "Oleh karena itu, Dirut Merpati mungkin terlalu bersemangat memberikan nama, dan Pak Menteri tidak melakukan klarifikasi. Kami heran ada kata-kata memeras. Kalau ditanya business plan, ini wajar," ungkap Zulkiflimansyah.

Baca juga:
Hatta: Dahlan seperti Anjing Menggonggong, Kafilah Berlalu
Zulkiflimansyah: Pujian Dahlan Iskan Berlebihan
Hatta: Dahlan Iskan Tendensius dan Aneh
PAN: Dahlan, Jaga Akurasi, Jangan Gila Publisitas!
Terbukti Memeras, Anggota DPR Ditindak

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

    Nasional
    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

    Nasional
    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

    Nasional
    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

    Nasional
    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

    Nasional
    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

    Nasional
    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

    Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

    Nasional
    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

    Nasional
    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

    Nasional
    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

    Nasional
    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

    Nasional
    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

    Nasional
    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

    Nasional
    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

    Nasional
    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com