Dipo Alam Dikritik Para Politisi Komisi II

JAKARTA, KOMPAS.com - Para politisi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan sejumlah dugaan praktik kongkalikong di sejumlah Kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Kritikan itu disampaikan ketika rapat di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (26/11/2012).

Sebenarnya, rapat itu membahas realisasi anggaran Sekretariat Kabinet tahun 2012. Namun, mereka juga menyinggung langkah terakhir Dipo yang menjadi polemik.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Mukowam mengaku mendukung korupsi diberantas. Namun, dia mengkritik sikap Dipo yang menyampaikan laporan dari pegawai negeri sipil di Kementerian kepada publik.

Menurut Achmad, dengan mengeskpos, terkesan ada pesanan dari pihak tertentu. Bahkan, dia menilai ada upaya pencitraan. "Tujuannya benar. Tapi ada etika. Apakah tidak ada cara yang lebih elegan? Masa sesama menteri saling melaporkan seperti itu. Tolong ditambah kesantunan," kata dia.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Azhar Romli juga mempermasalahkan langkah Dipo yang mengekspos aduan PNS. Pasalnya, aduan itu belum tentu benar. Apalagi, Dipo tidak menyebut nama sehingga banyak orang menjadi tertuduh. "Jangan gaduh. Ada 560 anggota Dewan," kata dia.

Sebaliknya, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Hanura Akbar Faisal mengaku mendukung penuh langkah Dipo yang menurutnya sangat berani. Seharusnya, kata dia, langkah seperti itu dilakukan sejak dahulu.

Hanya saja, Akbar mempermasalahkan sikap Dipo yang tidak memberitahukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terlebih dulu sebelum ke KPK. "Presiden kehilangan kendali menterinya," kata Akbar.

Seperti diberitakan, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil Kementerian terkait praktik kongkalikong. Menurut dia, laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Dipo menyebut ikut terlibat anggota DPR untuk mengamankan anggaran yang sudah digelembungkan. Menurut dia, laporan itu disertai bukti-bukti. Kemudian, Dipo meneruskan aduan PNS itu kepada KPK. Ketiga Kementerian itu, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian.

Baca juga:
Laporan Dipo Buat Kabinet SBY Dilematis
Menatap Gaduh yang Berpindah-pindah
Hidayat: Siapa yang Ditakuti Dipo?
Priyo: Ada Keretakan di Kabinet
Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait 'Reshuffle' Kabinet

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR