Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 23/11/2012, 14:58 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo mengkritik keras aksi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang merevisi nama-nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Revisi yang dilakukan Dahlan pun diduga keliru lantaran mencantumkan anggota Fraksi PAN, Muhammad Hatta.

"PAN akan terus memantau perkembangan kasus ini. Namun, perlu diingat, sudah banyak korban yang tidak bersalah," ucap Dradjad, Jumat (23/11/2012), di Jakarta.

Dradjad mencontohkan, Dahlan sempat melaporkan anggota Fraksi PAN seperti M Ichlas El Qudsy terkait dugaan pemerasan direksi Merpati. Hal ini kemudian dibantah oleh politisi yang akrab dipanggil Micle itu. Belakangan, Dahlan menyatakan bahwa Micle tak hadir pada pertemuan tersebut.

"Istri dan anak-anak saudara Micle selama berhari-hari menjadi terpidana di masyarakat karena divonis sebagai pemeras," kata Dradjad.

Dahlan juga menyatakan, Andi Timo Pangerang dari Fraksi Partai Demokrat tidak terlibat. Mantan Pemimpin Redaksi Harian Jawa Pos ini pun menyerahkan dua nama baru, yakni Muhammad Hatta dari F-PAN dan Said Butar-burtar dari F-Demokrat.

Terkait hal ini, Dradjad menyatakan bahwa Hatta sama sekali tidak terlibat. "Muhammad Hatta, yang biasa dipanggil Charlie, tegas-tegas membantah tuduhan tersebut. Yang bersangkutan juga memberikan bukti berupa foto lengkap dengan tanggal, jam, dan menitnya. Isinya, pada waktu kejadian yang dituduhkan tersebut, yang bersangkutan sedang menjadi pembicara di sebuah kota di Jawa Tengah untuk acara sosialisasi Undang-Undang OJK (Otoritas Jasa Keuangan)," ucap Dradjad.

Dradjad pun meminta agar Dahlan bersikap hati-hati. Pasalnya, Dahlan sudah menyebabkan luka psikologis terhadap Micle dan keluarganya. "Karena itu, pejabat negara, siapa pun, sebaiknya jangan grasa-grusu. Lakukan cek dan ricek, jaga akurasi, dan jangan gila publisitas karena Anda adalah pejabat negara. Efek tindakan Anda dirasakan oleh orang banyak," imbuh Dradjad.

Lebih lanjut, Dradjad menyarankan agar Dahlan menggunakan cara Menteri BUMN sebelumnya, Sugiharto, dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam mencegah praktik kongkalikong.

"Mereka melakukan yang saudara Dahlan lakukan tanpa political madness seperti ini. Percayalah, masih banyak anggota DPR yang idealis dan mendukung gerakan bersih-bersih seperti ini," imbuh Dradjad.

Jika ada oknum anggota DPR yang nakal, lanjutnya, maka patut untuk dihukum. Tetapi, jangan merusak DPR secara institusi. "Seolah-olah semua anggota DPR dan politisi adalah penjahat. Jangan lupa, saudara Dahlan bisa mendapat amanah di PLN dan kabinet juga karena proses politik yang melibatkan politisi," kata Dradjad.

Baca juga:
Dirut Merpati Pastikan 2 Politisi Tak Memeras

Besok, BK DPR Panggil Anggota Dewan Terduga Pemeras BUMN
BK Terima Dua Nama Baru yang Diduga Pemeras BUMN
BK: Dirut PT PAL Terima SMS Pemerasan
Inilah Awal Mula Kisruh Kongkalikong BUMN ...

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    28th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

    Menteri Terseret Kasus Korupsi, Hasto Kristiyanto: PDI-P Evaluasi Ke Dalam

    Nasional
    PDI-P Punya Program Beasiswa 'Megawati Fellowship', Akan Diluncurkan di Rakernas

    PDI-P Punya Program Beasiswa "Megawati Fellowship", Akan Diluncurkan di Rakernas

    Nasional
    Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

    Beri Arahan di Depan Kader PDI-P, Megawati Sebut Politik Itu Dimulai dari Keluarga

    Nasional
    Anies Sebut Negara hingga 'Pelaku Besar' Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

    Anies Sebut Negara hingga "Pelaku Besar" Jadi Penyebab Masalah Lingkungan

    Nasional
    Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

    Respons KPU Soal Putusan MA Terkait Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg

    Nasional
    Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

    Uji Materi Syarat Eks Terpidana Korupsi Nyaleg Dikabulkan, ICW Sebut Penyelenggara Pemilu Bobrok

    Nasional
    Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

    Kawal Judicial Review UU Cipta Kerja, Partai Buruh Akan Gelar Unjuk Rasa

    Nasional
    Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

    Dilirik Jadi Cawapres Prabowo, Gibran Sudah Dialog dengan Internal

    Nasional
    Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

    Nama Bakal Cawapres Ganjar Makin Mengerucut, Sekjen PDI-P: Megawati Hampir Setiap Malam Mohon Petunjuk Tuhan

    Nasional
    Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

    Buka Pintu PSI Gabung Koalisi, Puan: Yuk, Mas Kaesang Ketemu Mbak Puan Dulu

    Nasional
    Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

    Megawati Tunjuk Wasekjen PDI-P Arif Wibowo Jadi Kepala Badan Saksi Pemenangan Pemilu

    Nasional
    Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

    Gerindra Harap PSI Gabung Koalisi Indonesia Maju Dukung Prabowo Subianto

    Nasional
    Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang 'Oh Itu Relawan Saya'

    Sindir Pemerintah Biarkan Pembungkaman Kritik, Anies: Jangan Bilang "Oh Itu Relawan Saya"

    Nasional
    Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

    Jaksa Agung Ingatkan Jajarannya Tak Boleh Alergi Kritik dan Saran

    Nasional
    Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

    Megawati: Pemilu adalah Pergerakan Turun ke Bawah, Menyatu dengan Rakyat

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Verifikasi akun KG Media ID
    Verifikasi akun KG Media ID

    Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

    Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com