Kompas.com - 23/11/2012, 11:42 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin batal bersaksi dalam persidangan kasus dugaan penerimaan suap kepengurusan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga serta Kementerian Pendidikan Nasional dengan terdakwa Angelina Sondakh yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (23/11/2012). Tim jaksa penuntut umum KPK yang berwenang menghadirkan Nazaruddin mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat bersaksi dengan alasan sakit.

“Menurut keterangan pengawal tahanan, Muhammad Nazaruddin sakit. Tetapi, kita belum dapat surat keterangan sakitnya,” kata jaksa Kiki Ahmad Yani.

Dengan demikian, pemeriksaan Nazaruddin sebagai saksi dalam persidangan akan dijadwalkan ulang pada Kamis (29/11/2012) pekan depan.

Jaksa KPK juga meminta majelis hakim Pengadilan Tipikor mengeluarkan surat ketetapan untuk memanggil Nazaruddin dan dua saksi lainnya yang juga tidak memenuhi panggilan persidangan. Dua saksi lain itu adalah anggota DPR Max Sopacua dan seorang wartawan bernama Jefri Manuel Rawis.

"Nanti akan kita gabungkan semuanya. Soalnya, Max Sopacua sudah dua kali kita kirimi surat panggilan," kata jaksa Kiki.

Sebelum persidangan dimulai, Angelina mengatakan kalau keterangan Nazaruddin penting dalam membuat terang perkaranya. Adapun kasus dugaan suap yang melibatkan Angelina ini merupakan pengembangan kasus suap wisma atlet SEA Games yang menjerat Nazaruddin. Mantan politikus Partai Demokrat itu menyebut Angie menerima aliran dana terkait wisma atlet.

Dalam surat dakwaan Angelina disebutkan kalau uang senilai total Rp 12 miliar dan 2.350.000 dollar AS (Rp 21 miliar) diterima Angie dari Grup Permai. Seperti diketahui, Grup Permai merupakan perusahaan milik Nazaruddin.

Pemberian uang tersebut, menurut dakwaan, diketahui Angie sebagai commitment fee atau imbalan karena dia telah setuju mengupayakan agar anggaran proyek pada perguruan tinggi dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga dapat disesuaikan dengan permintaan Grup Permai. Uang itu diserahkan antara Maret 2010 hingga November 2010 saat Angelina menjadi anggota Badan Anggaran DPR sekaligus Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Komisi X.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

    KPK Disarankan Proses Hukum Harun Masiku Meski Statusnya Masih Buron

    Nasional
    Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

    Jaksa Sebut Uang Suap Rp 15 Miliar PT GMP untuk Pegawai Pajak Diangkut 2 Mobil

    Nasional
    Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

    Analisisnya Dinilai KPK Salah Kaprah, ICW Klaim Data Didapat dari Sumber Primer

    Nasional
    Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

    Polri Beri Atensi Rencana Pembentukan Tim Pemberantasan Mafia Tanah

    Nasional
    Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

    Ketua PP Muhammadiyah Apresiasi Jokowi yang Perintahkan Tindak Tegas Mafia Tanah

    Nasional
    Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

    Usai Tetapkan Tersangka, KPK Bakal Koordinasi dengan TNI Terkait Kasus Helikopter AW-101

    Nasional
    Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

    Pihak Swasta Tersangka Tunggal dalam Kasus AW-101, Ini Penjelasan KPK

    Nasional
    Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

    Jokowi: Terima Kasih Masyarakat Melaksanakan Mudik dengan Tertib

    Nasional
    Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

    Projo Tegaskan Tak Buru-Buru Putuskan Sosok yang Akan Didukung Jadi Capres

    Nasional
    Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

    Pemohon Uji Materi UU Minerba Pertanyakan Fungsi Peninjauan Kembali Tata Ruang Wilayah Pertambangan

    Nasional
    Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

    Tersangka Kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai Segera Disidang

    Nasional
    Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

    Kasus Helikopter AW-101, Tersangka Irfan Kurnia Saleh Diduga Rugikan Negara Rp 224 Miliar

    Nasional
    Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

    Wapres Sebut Krisis Pangan jadi Momentum Kembangkan Ekspor Produk Halal

    Nasional
    Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

    Mikrofonnya Mati saat Sampaikan Interupsi, Ini Kata Anggota DPR Amin AK

    Nasional
    Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

    Anggaran Tahapan Pemilu Tahun Ini Baru Cair Rp 2 Triliun, KPU: Rp 6 Triliun Lagi Kapan?

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.