Perkebunan Besar Minta Moratorium Dikaji Lagi - Kompas.com

Perkebunan Besar Minta Moratorium Dikaji Lagi

Kompas.com - 23/11/2012, 03:50 WIB

Jakarta, Kompas - Menjelang berakhirnya masa berlaku penghentian sementara penerbitan izin kehutanan tahun 2013, kalangan pengusaha perkebunan dan DPR meminta ada evaluasi. Harapannya, rencana perkebunan tak terganggu.

Sementara Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan berniat memperpanjang penghentian sementara (moratorium) penerbitan izin kehutanan, seperti diungkapkannya pekan ini. Kalangan penggiat lingkungan mendukung rencana itu.

”Moratorium itu tak efektif,” kata Ketua Komisi Bidang Kehutanan DPR M Romahurmuziy pada diskusi terbatas ”Moratorium Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut” yang digelar Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan di Jakarta, Kamis (22/11). Diskusi juga menghadirkan Bustanul Arifin (Guru Besar Pertanian Universitas Lampung), Isran Noor (Bupati Kutai Timur dan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia/Apeksi), dan Aep Purnama (Kepala Bidang Rawa Kementerian Lingkungan Hidup).

Meskipun penetapan perpanjangan moratorium kewenangan pemerintah pusat, kalangan pekebun mengingatkan agar dampak dan substansi kebijakan tersebut dievaluasi.

Romahurmuziy menyoroti moratorium 1,5 tahun (berakhir Mei 2013). Ia menunjukkan berbagai tumpang tindih penggunaan hutan yang masih terjadi.

Fakta di lapangan dengan angka/data di atas kertas berbeda. ”Ada lapangan terbang di Kalimantan, statusnya hutan lindung. Saya yakin ini juga terjadi di sejumlah daerah. Selayaknya moratorium ini dievaluasi dulu sebelum diputuskan diteruskan atau dihentikan,” tuturnya.

Moratorium atau penghentian sementara izin kehutanan diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011. Ini respons pemerintah terhadap kesepakatan dalam surat niat (LoI) Indonesia-Norwegia pada 2010.

Penolakan sawit

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengatakan, moratorium izin kehutanan sangat berdampak pada ekstensifikasi areal kelapa sawit. Sejak moratorium dijalankan, perluasan lahan kelapa sawit sekitar 200.000 hektar. Jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 600.000 hektar per tahun. Saat ini luas kebun kelapa sawit di Indonesia mencapai lebih dari 9 juta hektar.

Oleh karena itu, lanjut dia, moratorium tak perlu dilanjutkan. ”Yang perlu dilakukan adalah pembenahan tata kelola dan kepastian tata ruang. Mana yang boleh/tidak boleh digunakan (untuk kebun),” kata Joko.

Isran Noor memperkirakan negara kehilangan pemasukan sekitar 3 miliar dollar AS akibat moratorium. Selain itu, ia mengatakan, usaha perkebunan sawit mampu mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

”Dari 9 juta hektar kebun sawit menyerap tenaga kerja langsung 3 juta kepala keluarga, belum dampak-dampak ikutan lainnya,” kata dia. (ICH)


Editor

Terkini Lainnya

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Amien Rais: Hanya Satu Menteri yang Setia Dampingi Soeharto hingga Lengser

Nasional
Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Pemkot Bekasi Pastikan Sudah Penuhi Syarat Pencairan Uang Bau Warga Bantargebang

Megapolitan
Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Produk OK OCE Akan Dipasarkan di Jakarta Fair 2018

Megapolitan
Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Jadi Korban Investasi Bodong, 30 Wanita di Prabumulih Lapor Polisi

Regional
Kunci Keberhasilan? Tekad

Kunci Keberhasilan? Tekad

Edukasi
Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Peringati 20 Tahun Reformasi, 5 Mahasiswa Terobos DPR dan Bentangkan Spanduk

Nasional
Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Charta Politika: Anies Baswedan dan Gatot Nurmantyo Paling Pantas Jadi Cawapres Prabowo

Nasional
Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Menlu AS: Kami Bakal Beri Sanksi Terhebat dalam Sejarah kepada Iran

Internasional
Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Takut Multitafsir, Surat Edaran Disdik tentang Kartu Imunisasi Anak Diganti

Megapolitan
Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Sering Dipukuli Orangtuanya, Bocah Ini Ketakutan jika Melihat Emak-emak

Regional
Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Idrus Marham Enggan Komentar soal Aliran Dana Korupsi di Bakamla

Nasional
Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Pemprov DKI Buka Dapur Umum Bila Banjir Tinggi di Kebon Pala

Megapolitan
Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Gubernur DKI Pastikan Shalat Tarawih di Monas Batal dan Dipindah ke Masjid Istiqlal

Megapolitan
Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Ramadhan, BI Kediri Ingatkan Warga Utamakan Ibadah daripada Belanja

Regional
'Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap...'

"Biasanya Buka Puasa Gratis Hanya Dapat Makanan Takjil, di Sini Menunya Lengkap..."

Megapolitan

Close Ads X