Kompas.com - 22/11/2012, 22:45 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com - Tengku Nasrullah selaku pengacara terdakwa kasus dugaan suap kepengurusan anggaran Kementerian Pendidikan Nasional serta Kementerian Pemuda dan Olahraga Angelina Sondakh mempertanyakan liputan langsung sidang kliennya.

Ia meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta mengimbau wartawan agar tidak menyiarkan keterangan saksi sebelum persidangan selesai.

Menurut Nasrullah, pemberitaan yang sepotong-sepotong dan tidak mendengarkan keterangan saksi sampai selesai itu dikhawatirkan membentuk opini masyarakat yang berbeda sehingga merugikan kliennya.

Hal ini disampaikan Nasrullah dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/11/2012).

"Sering sekali siaran live (siaran langsung), padahal pemeriksaan saksi itu belum selesai. Padahal kalau dilakukan sampai selesai, hasil beritanya tidak akan begitu. Bisa enggak majelis hakim penya kewenangan agar opini ini tidak demikian," kata Nasrullah.

Pernyataan ini disampaikan Nasrullah setelah ketua majelis hakim Sudjatmiko menghentikan persidangan beberapa menit lantaran terganggu akan kru sebuah televisi nasional yang siaran live di tengah sidang.

Menanggapi permintaan Nasrullah tersebut, Sudjatmiko menyarankan agar keberatan itu disampaikan melalui Dewan Pers selaku lembaga yang berwenang.

"Manakala itu akan memengaruhi jalannya proses persidangan, tentunya saya punya kewenangan begitu. Tapi manakala itu adalah garis domainnya penerbitan, kalau saudara keberatan tentang itu, ada mekanismenya ke Dewan Pers," katanya.

Lebih jauh hakim Sudjatmiko menjelaskan, fenomena siaran live dalam persidangan ini memang menarik untuk menjadi kajian tersendiri. Sudjatmiko pun merasa heran dengan kecepatan media dalam memberitakan sesuatu. Belum juga persidangan selesai, menurutnya, sudah ada berita tanggapan dari pihak lain yang disebut dalam persidangan.

"Menyebut nama si B misalnya, yang ada di departemen mana atau di institusi mana. Teman-teman wartawan yang meliput di sini kemudian menghubungi kawannya, memberitahu apa yang terjadi di sini agar ditanyakan kepada si B di tempat lain. Ini bukan lagi ranah persidangan. Tapi memang seperti itu dan permasalahan pun terbuka. Bisa dikaji dari sisi hukum dan sisi pers yang benar seperti apa," ujar Sudjatmiko.

Hakim yang juga Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu pun mengakui, hanya di Indonesia proses persidangan dapat disiarkan televisi secara live.

"Persidangan ini terbuka, tapi tidak boleh dihadiri anak-anak. Tapi, ketika live, dari bayi, nenek-nenek, semua ikut nonton di sini. Ini persoalan yang kita hadapi bersama. Kalau saudara mau memprakarsai, di luar persidangan ini, dikaji mana yang tepat pemberitaan itu," kata Sudjatmiko kepada Nasrullah.

Masalah ini, lanjutnya, dapat ditata bersama melalui peraturan perundangan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Upaya Polisi Pecahkan Teka-teki Kejadian antara Istri Ferdy Sambo dan Brigadir J di Magelang...

Nasional
Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Komnas HAM Tinjau TKP Pembunuhan Brigadir J di Rumah Ferdy Sambo Hari Ini

Nasional
Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Kementerian/Lembaga Diminta Implementasi dan Awasi PSE Lingkup Privat demi Tekan Kejahatan Siber

Nasional
Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Gugatan Praperadilan Nizar Dahlan Lawan KPK Terkait Laporan Dugaan Gratifikasi Suharso Monoarfa Diputus Hari Ini

Nasional
Litbang 'Kompas': 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Litbang "Kompas": 77 Tahun Indonesia Merdeka, Mayoritas Anggap Rakyat Belum Maju dan Sejahtera

Nasional
Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Jejak Prabowo di Tiga Pemilu Presiden: 2009, 2014, dan 2019

Nasional
Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Ruang Politik Ganjar Pranowo di Antara Partai-partai

Nasional
Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Aneka Drama di Hari Penutupan Pendaftaran Partai Calon Peserta Pemilu 2024

Nasional
Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Minta Petani Diversifikasi Pangan, Jokowi: Hati-hati, Jangan Hanya Beras...

Nasional
Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Terkini soal Kasus Brigadir J: Laporan Pelecehan Istri Ferdy Sambo Dihentikan, Bharada E Dapat Perlindungan Darurat

Nasional
[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

[POPULER NASIONAL] Bharada E Cabut Kuasa Deolipa karena Tidak Nyaman | Megawati Gembleng Capres PDI-P

Nasional
24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

24 Parpol Lolos ke Tahap Verifikasi Calon Peserta Pemilu 2024, Ini Daftarnya

Nasional
Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Pendaftaran Pemilu Ditutup, KPU Masih Periksa Berkas 16 Partai

Nasional
6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

6 Parpol Serahkan Berkas Fisik di Hari Terakhir Pendaftaran Pemilu 2024

Nasional
Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Pendaftaran Resmi Ditutup, 40 Parpol Daftar Jadi Peserta Pemilu 2024 ke KPU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.