Kompas.com - 22/11/2012, 16:36 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorTri Wahono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengusaha sekaligus politisi Partai Golkar, Fahd El Fouz atau Fahd A Rafiq, dituntut hukuman tiga tahun enam bulan penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan.

Fahd dianggap terbukti memberi suap ke anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati dalam mengupayakan tiga kabupaten di Aceh masuk dalam daftar daerah penerima Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) 2011.

Tuntutan ini dibacakan tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi secara bergantian dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (22/11/2012).

"Menuntut supaya majelis hakim Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan pidana dengan penjara selama tiga tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dan pidana denda Rp 100 juta subsider empat bulan kurungan," ujar jaksa Meidi Iskandar.

Menurut jaksa, Fahd terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primer. Jaksa menguraikan, pemberian suap terjadi sekitar Oktober-November 2010 saat Wa Ode masih menjadi anggota Banggar DPR.

Sekitar September 2010, Fahd menemui rekan separtainya, Haris Surahman, di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta. Dalam pertemuan itu, Fahd meminta agar Haris mencarikan anggota Banggar DPR yang bisa mengusahakan tiga kabupaten di Aceh, yakni Pidie Jaya, Aceh Besar, dan Bener Meriah sebagai daerah penerima DPID.

"Atas permintaan tersebut, Haris kemudian menghubungi Syarif Ahmad, staf WON (Wa Ode Nurhayati) Center agar memfasilitasi pertemuan dengan Wa Ode," kata jaksa Meidi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah itu, Haris bertemu dengan Wa Ode bersama Syarif Ahmad di Restoran Pulau Dua, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut Haris menyampaikan permintaan Fahd supaya Wa Ode bisa mengusahakan tiga kabupaten itu sebagai penerima DPID. Wa Ode pun, lanjut jaksa, menyanggupinya dengan mengatakan agar masing-masing daerah mengajukan proposal permohonan DPID.

Sekitar Oktober 2010, Fahd dan Haris mengadakan pertemuan dengan Wa Ode. Dalam pertemuan itu, disampaikan kembali oleh Fahd agar Wa Ode mengupayakan alokasi DPID untuk tiga kabupaten di Aceh dengan nilai anggaran masing-masing daerah Rp 40 miliar.

Atas permintaan Fahd tersebut, menurut jaksa, Wa Ode kemudian menanyakan komitmen Fahd untuk memberi 5-6 persen dari alokasi DPID masing-masing daerah. Setelah commitment fee disepakati, Fahd menghubungi rekannya, seorang pengusaha di Aceh yang bernama Zamzami.

Halaman:
Baca tentang


    25th

    Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

    Pengunjung di Warung Makan di Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi Maksimal 30 Menit

    Nasional
    Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

    Di Wilayah PPKM Level 3, Pasar Boleh Buka sampai Pukul 17.00

    Nasional
    Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

    Jemaah di Tempat Ibadah Wilayah PPKM Level 3 Dibatasi 20 Orang

    Nasional
    Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

    Luhut: Ada 95 Kabupaten/Kota Terapkan PPKM Level 4 Jawa-Bali

    Nasional
    Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

    Mal Boleh Buka Terbatas di Wilayah PPKM Level 3 Jawa-Bali

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Tranportasi Umum Konvensional dan Online Kapasitas Angkut 50 Persen

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi: Angka Kematian Harus Ditekan Maksimal

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Jokowi Ajak Masyarakat Bersatu Lawan Covid-19

    Nasional
    Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

    Jokowi Imbau Masyarakat Waspadai Varian Virus Corona yang Lebih Menular

    Nasional
     Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

    Jokowi Minta Menterinya Bagikan Vitamin hingga Suplemen ke Masyarakat secara Maksimal

    Nasional
    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    PPKM Diperpanjang, Pemerintah Berikan Bantuan untuk Masyarakat dan Usaha Mikro Kecil

    Nasional
    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Jokowi Minta Masyarakat Tetap Berhati-hati Sikapi Perbaikan Pengendalian Covid-19

    Nasional
    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    PPKM Level 4 Diperpanjang, Waktu Pengunjung di Warung Makan Maksimal 20 Menit

    Nasional
    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Jokowi: Pasar Rakyat Boleh Buka asal Penerapan Protokol Kesehatan Ketat

    Nasional
    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    PPKM Diperpanjang: Toko Kelontong, Laundry, Outlet Voucher, hingga Pangkas Rambut Boleh Buka

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X