Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Anggota DPR Diduga Pemeras BUMN Dipanggil BK

Kompas.com - 22/11/2012, 10:15 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah memeriksa anggota Komisi VI dari Fraksi Golkar Idris Laena, Badan Kehormatan kembali memanggil tiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lainnya terkait kasus dugaan pemerasan terhadap direksi badan usaha milik negara (BUMN). BK akan mengonfirmasi kronologi yang sudah disampaikan direksi BUMN sebelumnya.

"Hari ini ada pemanggilan terhadap tiga orang (anggota DPR), terkait semua yang disampaikan Pak Dahlan Iskan dan tiga direksi BUMN," ujar Ketua BK M Prakosa, Kamis (22/11/2012), di Jakarta. 

Pemanggilan ketiga anggota Dewan yang dirahasiakan identitasnya oleh BK ini akan mulai dilakukan pukul 10.00 WIB. Prakosa membenarkan bahwa pemanggilan kali ini terkait kasus dugaan permintaan jatah anggota Komisi XI kepada direksi PT Merpati Nusantara Airlines (MNA).

"Iya, betul terkait Merpati," ucap Prakosa lagi.

Kemarin, BK memeriksa Idris Laena, anggota Komisi VI DPR, terkait kasus dugaan permintaan jatah terhadap direksi PT PAL dan PT Garam. Laena merupakan anggota Dewan pertama yang dimintai keterangannya oleh BK.

Hasil pemeriksaan sementara, BK melihat Laena sudah melakukan pelanggaran kode etik dengan melakukan pertemuan berulang kali di luar jadwal dengan PT PAL dan PT Garam. Selain kasus PT PAL dan PT Garam, BK kali ini juga akan menelusuri kasus yang terjadi di Merpati.

Di dalam kasus dugaan permintaan jatah ke direksi Merpati, beberapa anggota Dewan yang dilaporkan Dahlan, yakni anggota Komisi XI seperti Achsanul Qosasi, Sumaryoto, dan Linda Megawati. Achsanul Qosasi mengungkapkan bahwa aduan Dahlan Iskan terkait pertemuan direksi Merpati dengan sejumlah anggota Komisi XI di ruang pimpinan komisi beberapa waktu lalu. Namun, Achsanul membantah jika pertemuan itu disebut sebagai upaya pemerasan.

Achsanul menceritakan, sekitar 2-3 bulan lalu, Komisi XI sempat melakukan rapat kerja dengan direksi PT Merpati Nusantara Airlines. Namun, sebelum rapat dimulai, sekitar 10-15 orang anggota Komisi XI berbincang di ruang komisi sambil menunggu anggota Dewan yang lain datang.

Di dalam diskusi kecil itu, Achsanul mengatakan, pihak Merpati dihadiri oleh tiga direkturnya, yakni Direktur Utama Merpati Rudy Setyopurnomo, Direktur Keuangan Muhammad Roem, dan Direktur Operasional Asep Eka Nugraha. Sementara anggota Komisi XI yang ada di antaranya Zulkflimansyah, Soemaryoto, Andi Timo, dan Linda Megawati.

Andi Timo kemudian membantah turut hadir dalam pertemuan itu. Pertemuan itu, diakui Achsanul, hanya membahas soal business plan dirut Merpati yang baru. Ia pun menegaskan tidak ada candaan soal permintaan jatah ataupun commitment fee yang dilontarkan anggota Dewan saat itu terkait penyertaan modal negara (PMN) dalam perbincangan santai dengan ketiga direksi tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
    Video rekomendasi
    Video lainnya


    Terkini Lainnya

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Jadi Presiden Terpilih, Prabowo Tidak Mundur dari Menteri Pertahanan

    Nasional
    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Polri: Hingga April 2024, 1.158 Tersangka Judi Online Berhasil Ditangkap

    Nasional
    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Ganjar Bilang PDI-P Bakal Oposisi, Gerindra Tetap Ajak Semua Kekuatan

    Nasional
    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

    Nasional
    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

    Nasional
    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

    Nasional
    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

    Nasional
    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

    Nasional
    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

    Nasional
    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

    Nasional
    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

    Nasional
    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

    Nasional
    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

    Nasional
    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

    Nasional
    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

    Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

    Nasional
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    komentar di artikel lainnya
    Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
    Close Ads
    Bagikan artikel ini melalui
    Oke
    Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com