KPK Periksa Ignatius Mulyono Terkait Hambalang

Kompas.com - 21/11/2012, 13:43 WIB
Penulis Icha Rastika
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa anggota Dewan Perwakilan Rakyat Ignatius Mulyono terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang, Rabu (21/11/2012). Ignatius dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka kasus itu, Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar.

"Diperiksa sebagai saksi," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha.

Adapun Ignatius diketahui memenuhi panggilan KPK pagi tadi. Politikus Partai Demokrat itu diperiksa sebagai saksi karena dianggap tahu seputar kasus Hambalang. Peran Igantius juga muncul dalam laporan hasil audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal Hambalang. Berdasarkan laporan hasil audit investigasi BPK, Ignatius yang disebut berinisial IM itu menerima surat keputusan hak pakai lahan Hambalang dari Kepala Bagian Persuratan dan Kearsipan BPN.

Padahal, ketika itu, Mulyono tidak membawa surat kuasa dari Kemenpora selaku pemohon hak sehingga diduga melanggar Kep Ka BPN Nomor 1 Tahun 2005 jo Kep Ka BPN 1 Tahun 2010. Terlebih lagi, surat pelepasan hak tanah yang menjadi dasar penerbitan SK itu diduga palsu.

Menurut Ignatius, dia sempat mengambil surat tersebut atas perintah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Muhammad Nazaruddin, yang ketika itu masih menjadi bendahara partai. Ignatius mengaku diminta Anas untuk mengurus sertifikasi lahan Hambalang dengan menghubungi Kepala Badan Pertanahan Nasional (sekarang mantan) Joyo Winoto.

Dalam kasus Hambalang, KPK menetapkan Deddy Kusdinar sebagai tersangka. Deddy diduga secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan wewenang sehingga menimbulkan kerugian negara atau menguntungkan pihak lain. Kini, KPK mengembangkan perkara Deddy sekaligus membuka penyelidikan baru guna mengusut keterlibatan pihak lain.

Selain memeriksa Ignatius, KPK meminta keterangan Direktur Operasional PT Dutasari Citralaras Roni Wijaya, manajer proyek Hambalang Purwadi Hendro, dan Paul Nelwan.

Berita terkait dapat diikuti di:
Skandal Proyek Hambalang

Audit Investigasi Hambalang

Baca tentang


    Rekomendasi untuk anda
    25th

    Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Dalam Sidang, Terungkap Aliran Dana Fee Bansos: untuk Juliari, Cita Citata, hingga Pembelian Brompton

    Nasional
    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14  Maret

    Doni Monardo Minta Instansi Pemerintah Hingga BUMN Awasi Mobilitas Karyawan Selama 11-14 Maret

    Nasional
    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

    Nasional
    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

    Nasional
    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

    Nasional
    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

    Nasional
    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

    Nasional
    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

    Nasional
    4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

    4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

    Nasional
    Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

    Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

    Nasional
    Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

    Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

    Nasional
    Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

    Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

    Nasional
    Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

    Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

    Nasional
    Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

    Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

    Nasional
    Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

    Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X