HTI Desak Pengiriman TNI ke Gaza

Kompas.com - 21/11/2012, 11:28 WIB
|
EditorGlori K. Wadrianto

MALANG, KOMPAS.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Malang menggelar aksi mengecam tindakan Israel yang menyerang jalur Gaza Palestina. Aksi digelar di sepanjang Jalan Veteran, Kota Malang, Rabu (21/11/2012).

Dalam aksi tersebut, massa mahasiswa membagi-bagikan selebaran tentang kecaman perlakuan Israel atas Palestina, kepada pengguna jalan. Berbagai poster kecaman ikut serta meramaikan aksi tersebut. Salah satu poster yang dibentangkan berisi seruan  "Hilangkan Israel dari Peta Dunia".

"Pemerintah AS juga terlibat dalam serangan itu," kata Akbar Patria Kurniantoro, korlap aksi. Selain itu, kata Akbar, HTI pun mendesak negara-negara muslim di dunia, terutama Indonesia untuk segera mengirimkan tentara membantu Palestina.

"Pengiriman tentara ke jalur Gaza itu langkah paling efektif. Jika masing-masing negara muslim mengirimkan tentaranya, sedikitnya 500 tentara, maka paling tidak bisa menghimpun 25.000 tentara yang membantu Palestina. Hanya dengan cara ini yang bisa melindungi rakyat di jalur Gaza," katanya.


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun harus menjadi pelopor pengiriman tentara ke Jalur Gaza. "Agar negara muslim lainnya tergerak untuk melindungi rakyat Palestina. Indonesia jangan berdiam diri melihat saudara kita mati tertembak," katanya.

Baca tentang


    Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

    Jaksa Agung Akui Penegakkan Hukum di Indonesia Belum Penuhi Rasa Keadilan

    Nasional
    KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

    KPK Lelang 3 Mobil Rampasan dari Koruptor, Apa Saja?

    Nasional
    Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

    Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

    Nasional
    Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

    Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

    Nasional
    Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

    Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

    Nasional
    Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

    Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

    Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

    Nasional
    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

    Nasional
    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

    Nasional
    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

    Nasional
    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

    Nasional
    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

    Nasional
    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

    Nasional
    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

    Nasional
    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X