Kompas.com - 21/11/2012, 10:58 WIB
EditorHindra

KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Dipo Alam sering mengundang kontroversi. Tahun lalu, gara-gara menyinggung kemungkinan tidak memasang iklan di media tertentu, ia berseteru dengan Media Group. Perseteruan mereka pun berlanjut ke pengadilan.

Ketika sejumlah tokoh lintas agama menyebut pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berbohong, Dipo menyerang mereka. Dipo menyebut tokoh lintas agama sebagai gagak hitam berwujud merpati putih.

Dipo, aktivis dan Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 1970-an, tak ubahnya ”ketua kelas” di kabinet. Ia seperti tangan kanan Presiden untuk urusan birokrasi kementerian dan pemerintahan.

Saat jumpa pers di Kantor Presiden, Dipo kerap turun langsung memastikan keterangan yang disampaikan menteri sesuai pembahasan rapat kabinet. Ia minta Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tak menjawab pertanyaan wartawan karena di luar konteks. Pertanyaan baru dijawab setelah jumpa pers berakhir. Dipo juga mengingatkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring untuk mengakhiri wawancara di tangga Istana.

Tahun lalu, saat retret dihadiri pejabat pusat dan daerah di Istana Bogor untuk membahas Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi, Dipo menyatakan akan melindungi masterplan itu secara politik. ”Kalau Pak Hatta (Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa) pakai kata ’sikat’, saya pakai kata ’libas’. Mulai dari BUMN atau sekda juga masuk tanggung jawab saya. Kalau mereka menghambat program investasi yang sudah disusun, akan saya panggil, turunkan pangkat atau bisa pemecatan,” ucapnya waktu itu.

Dipo, mantan Deputi Menteri Koordinator Perekonomian, kini kembali mengundang perhatian saat menyerahkan data dugaan praktik korupsi pejabat kementerian dan anggota DPR ke KPK. Data berasal dari laporan pegawai negeri sipil kepadanya.

Dipo, mantan Sekjen Kelompok Negara D-8, pun dinilai mencari popularitas. Ada pula yang menyebut langkahnya bertujuan mengalihkan sejumlah isu. Kongkalikong pejabat kementerian dan anggota DPR untuk mengakali APBN dianggap sebagai isu lama.

Fraksi satu suara

Namun, langkah Dipo membawa ”berkah” di DPR. Senin (19/11) sekitar pukul 12.15, suasana di sekitar ruang rapat paripurna DPR sepi. Rapat paripurna DPR dengan agenda pembukaan masa persidangan II tahun sidang 2012-2013 ditutup 30 menit sebelumnya.

Namun, dari belakang ruang rapat paripurna keluar sejumlah anggota DPR. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang juga Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy berjalan sambil berbincang dengan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto. Di belakang mereka ada Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy dan sejumlah anggota DPR lain seperti Chairuman Harahap yang jadi bakal calon gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar.

Halaman:
Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Nasional
    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    Nasional
    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Nasional
    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Nasional
    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    Nasional
    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Nasional
    Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Nasional
    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Nasional
    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Nasional
    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Nasional
    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Nasional
    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Nasional
    Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

    Survei LSI: 25,4 Persen Responden yang Puas Kinerja Jokowi Pilih Poros PDI-P

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.