Bendera GAM Tidak Relevan

Kompas.com - 21/11/2012, 02:39 WIB
Editor

Banda Aceh, Kompas - Pemerintah Aceh diminta tidak menggunakan atribut Gerakan Aceh Merdeka sebagai bendera dan lambang Aceh. Selain melanggar PP Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, penggunaan atribut GAM juga tak relevan dengan fakta bahwa Aceh bagian dari NKRI.

Demikian Pangdam Iskandar Muda Mayjen Zahari Siregar di Banda Aceh, Selasa (20/11). Pernyataan Zahari tersebut menanggapi rencana pemerintah dan DPR Aceh menetapkan bendera dan lambang GAM sebagai bendera dan lambang Aceh (Kompas, 20/11).

Menurut Zahari, menempatkan lambang dan bendera yang pernah dipakai GAM adalah sesuatu yang tidak relevan. Pasalnya, Aceh saat ini masih menjadi bagian dari NKRI. ”Berarti (bendera dan lambang Aceh) tidak melambangkan Aceh seutuhnya di bawah naungan NKRI,” ujarnya.

Setelah perjanjian damai Helsinki 2005, GAM dan segala atributnya, termasuk semua persenjataan yang pernah dimiliki, sudah tak ada lagi. Hal itu sudah diatur dengan jelas dalam MOU Helsinki. Karena itu, Pemerintah Aceh diminta mematuhi ketentuan tersebut dan tak memaksakannya agar pembangunan di Aceh tetap berjalan.

”Sekarang mau pembangunan Aceh jalan atau terhambat gara-gara ada kelompok tertentu yang masih ingin menaikkan situasi Aceh ke kondisi lama. Itu kan tidak bagus,” ujar Zahari.

Dari informasi yang diperoleh Kodam Iskandar Muda, pada 4 Desember 2012 ada rencana pengibaran bendera GAM untuk memperingati hari ulang tahun organisasi itu. Namun, TNI akan melarang upaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Zahari mengingatkan Pemerintah Aceh semestinya mengajak semua unsur terkait secara komprehensif dalam penyusunan aturan di Aceh. Dengan demikian, tak akan ada miskomunikasi dan kesalahan persepsi. Terkait Raqan Bendera dan Lambang Aceh ini, Kodam Iskandar Muda tak pernah dilibatkan oleh DPR Aceh.

Raqan Bendera dan Lambang Aceh masih dibahas di DPR Aceh, khususnya Komisi A. Ditargetkan selesai akhir November ini.

Ketua Komisi A DPR Aceh Adnan Beureunsyah menyatakan, Aceh saat ini bukan daerah separatis lagi. Pasalnya, Aceh telah diberi pengakuan pemerintah pusat sebagai saudara dalam perdamaian. Dengan demikian, ketentuan dalam PP No 77/2007 dinilai tak relevan dalam konteks rencana penetapan lambang dan bendera GAM sebagai lambang dan bendera Aceh.

”Sebelum perdamaian itu bisa dipahami, tapi setelah perdamaian itu bukan lagi separatis. Aceh kan punya komitmen dalam NKRI dan konstitusi RI,” ujar dia.

Adnan menegaskan, draf raqan bendera dan lambang Aceh sudah final. ”Hampir dipastikan DPR Aceh akan menetapkan atribut GAM tersebut sebagai bendera dan lambang Aceh,” tegas Adnan. (HAN)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Setahun Nadiem, Ketua Komisi X Minta Kemendikbud Perbaiki Komunikasi Publik

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Nasional
Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Moeldoko: Semua Ditegur Presiden, Komunikasi terkait UU Cipta Kerja Sangat Jelek

Nasional
Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Selamatkan Dana Rp 12,7 Triliun, Mendes Canangkan Pendirian Lembaga Keuangan Desa

Nasional
Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Majelis Hakim Tolak Eksepsi Jaksa Pinangki, Sidang Dilanjutkan

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Setahun Jokowi-Ma'ruf, Komnas HAM: Pemajuan dan Penegakan HAM Stagnan

Nasional
Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Bawaslu Ungkap Persoalan Ketegasan Aparat Hukum Bubarkan Kerumunan Kampanye

Nasional
9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

9372 KPM Terima Bantuan Beras Sebesar 30 Kg per Penerima

Nasional
Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Menparekraf: Protokol Kesehatan Kunci Bangkitnya Pariwisata

Nasional
Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Puan: Pilkada Penting untuk Perkuat Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

TGPF: Belum Ada Saksi Mata Penembakan Pendeta Yeremia

Nasional
Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Ketum PBNU: Santri Harus Berjihad untuk Bantu Tanggulangi Wabah Covid-19

Nasional
KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

KPU: Kalau Pilkada Ditunda Sekarang, Akan Ada Banyak Persoalan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X