Realisasi Utang Hampir Tuntas, Pemerintah Batalkan Lelang

Jakarta, Kompas - Penerbitan Samurai Bond dan sukuk global akan membuat total penarikan pembiayaan pemerintah mencapai 98,93 persen dari target realisasi penerbitan utang. Pemerintah dipastikan membatalkan jadwal lelang surat berharga negara untuk periode terakhir, yang semula ditargetkan awal Desember tahun ini.

Pemerintah Indonesia dan Gubernur The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menandatangani kesepakatan untuk menyediakan jaminan bagi foreign bond berdenominasi yen senilai 60 miliar yen. Pemerintah Indonesia menerbitkan fasilitas itu dalam bentuk Samurai Bond, Senin (19/11), di Jakarta.

Pada Rabu (21/11), pemerintah akan menerbitkan sukuk (obligasi syariah) global senilai 1 miliar dollar AS. Dalam APBN Perubahan 2012, pemerintah mematok target penarikan pembiayaan (utang) untuk menambal defisit APBN Perubahan 2012 sebesar Rp 190,1 triliun.

Kepastian pembatalan lelang terakhir surat berharga negara (SBN) disampaikan Pejabat sementara Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Robert Pakpahan seusai penandatanganan kesepakatan pemerintah-JBIC.

”Masih ada dua jadwal lelang SBN, yakni 27 November 2012 dan 4 Desember 2012. Yang terakhir pasti batal. Satunya lagi akan dikoordinasikan dengan Ditjen Perbendaharaan apakah dilakukan atau tidak,” kata Robert.

Samurai Bond mengandung tingkat tenor selama 10 tahun dan tingkat kupon 1,13 persen. Robert mengungkapkan, tingkat kupon 1,13 persen adalah kupon paling rendah yang pernah didapat. Hal itu memungkinkan mengingat peringkat utang investasi Indonesia cukup baik dari sejumlah lembaga pemeringkat utang. Sementara itu, tenor penerbitan sukuk global direncanakan selama 10 tahun dengan kupon 3,3 persen.

Terkait dengan penerbitan fasilitas utang itu, Robert menjelaskan, hal itu belum terkait dengan surat edaran tentang pembatasan utang. Baik Samurai Bond maupun sukuk global direncanakan sejak tahun 2009.

Pada sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan peringatan keras kepada kementerian dan lembaga karena gemar menarik utang luar negeri. Alasannya, utang yang ditarik selama ini sejatinya tidak diperlukan, pengelolaannya tidak benar, dan nihil manfaat.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, 1 November, menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Edaran Seskab Nomor 592/Seskab/XI/2012. Menurut Dipo, menteri dan pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian diminta mengkaji ulang pengajuan pinjamannya. Dengan meningkatnya kemampuan pembiayaan dari dalam negeri dan badan usaha milik negara, program-program itu sebaiknya dibiayai dari dalam negeri. (BEN)