Kompas.com - 19/11/2012, 19:18 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorHindra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso melihat ada keretakan di internal Kabinet Indonesia Bersatu atau KIB II. Hal itu terlihat dari langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan dugaan praktik kongkalikong korupsi APBN di sejumlah kementerian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Priyo, seharusnya Dipo tak perlu mengungkapkan laporan yang dia terima kepada publik. Dipo cukup melaporkan aduan pegawai negeri sipil itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau langsung meneruskan ke KPK tanpa perlu menggelar jumpa pers.

"Langkah bersih-bersih itu diapresiasi. Namun, Presiden, kan, bisa sewaktu-waktu memanggil, mengganti menteri. Tidak perlu seperti itu," kata Priyo di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2012).

Priyo mengatakan, Presiden harus turun tangan menyelesaikan permasalahan ini. Jika tidak segera diselesaikan akan menambah hiruk pikuk di pemerintah ataupun DPR. "Apakah nanti ada menteri yang mundur saya tidak tahu. Namun, situasi ini tidak kondusif," tutur politikus Partai Golkar itu.

Seperti diberitakan, ketika jumpa pers, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil (PNS) kementerian terkait praktik kongkalikong korupsi APBN. Menurut dia, laporan itu masuk pascasurat edaran Sekretaris Kabinet nomor 542 terkait pencegahan praktik kongkalikong anggaran di instansi pemerintah.

Laporan yang masuk itu, kata Dipo, disertai bukti-bukti. Dia menyebutkan ada tiga kementerian yang dilaporkan. Laporan itu kemudian diteruskan kepada KPK.

Baca juga:
Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

    Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

    Nasional
    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Nasional
    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    Nasional
    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Nasional
    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Nasional
    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    Nasional
    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Nasional
    Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Nasional
    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Nasional
    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Nasional
    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Nasional
    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Nasional
    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Hindari Gali Lubang Tutup Lubang, Wapres Nilai Ongkos Haji Harus Naik

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.