Kompas.com - 19/11/2012, 12:46 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, ada manuver untuk melakukan reshuffle kabinet terkait langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan praktik kongkalikong korupsi APBN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu bagian yang bisa ditafsirkan secara politik demikian (upaya reshuffle)," kata Hidayat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2011).

Sebelumnya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong anggaran. Disebut ada tiga kementerian yang dilaporkan, salah satunya Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono, kader PKS. Aduan itu kemudian diteruskan ke KPK.

Hidayat mengatakan, meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle harus dilakukan atas alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, perombakan kabinet jangan hanya berdasar laporan surat kaleng.

"Jangan bola ini dijadikan sebagai alasan atau cari celah untuk dijadikan reshuffle kabinet. Kalau reshuffle basisnya hanya pada laporan surat kaleng, itu akan menghadirkan kontroversi," kata mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menambahkan, pihaknya tak mau berkomentar lebih jauh terkait laporan Dipo lantaran dasar laporan yang tidak jelas. Pihaknya menunggu tindak lanjut dari KPK. Suswono, kata dia, pasti akan membantu KPK.

"Secara prinsip, ini negara hukum, silakan dibongkar. Saya setuju kongkalikong dihentikan, tetapi basisnya pada bukti, bukan surat kaleng," kata Hidayat.

Tanggapan Suswono

Menanggapi laporan Dipo Alam, pekan lalu, Menteri Pertanian Suswono menduga laporan itu dilayangkan Dipo setelah menerima aduan dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

"Yang jelas, statusnya seperti surat kaleng, tidak ada identitas," kata Suswono, Jumat (16/11/2012).

Menurut informasi, surat pengaduan itu dikirim seorang pejabat teras di Kementerian Pertanian. Menanggapi informasi ini, Suswono tak mengamini dan tak pula membantah.

"Makanya, nanti silakan tanya ke Pak Dipo. Silakan dicek (siapa yang memberi laporan)," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia mendorong agar laporan ini sebaiknya memang diteruskan ke KPK. "Kalau diyakini mengandung kebenaran disampaikan ke KPK dan tidak ke publik. Kalau ke publik, belum tentu kebenarannya," kata Suswono.

Baca juga:
Tjahjo: Kabinet Saling Tikam!
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kongkalikong Merata di Semua Kementerian
Presiden Dipermalukan
Dipo Laporkan Tiga Kementerian, Ada Persaingan di Istana?

Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasann Wartawan

KUHP Baru, Dewan Pers: Masih Ada Pasal yang Ancam Kebebasann Wartawan

Nasional
Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektare di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Kejagung Kembali Sita Tanah Seluas 33,94 Hektare di Jawa Barat dan Banten Milik Benny Tjokro

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Tersangka Kasus Korupsi Ekspor Daging Sapi dan Rajungan Bertambah

Nasional
Hakordia 2022: KUHP jadi 'Kado Manis' Koruptor

Hakordia 2022: KUHP jadi "Kado Manis" Koruptor

Nasional
Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Deretan Pengakuan Ferdy Sambo yang Buat Hakim Heran: Singgung Penembakan Yosua hingga Pelecehan Putri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

[POPULER NASIONAL] Hakim Heran Sambo Mengaku Tak Ingin Yosua Tewas | Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim PN Jaksel

Nasional
Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 13 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 12 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Pasal Zina Disorot Media Asing, Dasco: Kalau Turis, Masa Keluarganya Mau Melapor ke Sini?

Nasional
Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Aturan Perzinahan di KUHP Baru Disorot Media Asing, Pimpinan DPR: Perlu Sosialisasi ke Luar Negeri

Nasional
BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

BRSDM Kementerian KP Dorong Pembangunan SFV lewat Korporasi Digital

Nasional
KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

KPK Harap Praperadilan Hakim Agung Gazalba Saleh Ditolak

Nasional
Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Pengesahan RKUHP Tuai Kritik, Wapres Sebut Tak Mudah Bikin Semua Sepakat

Nasional
BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

BNPB Targetkan Seluruh Rumah Rusak di Cianjur Selesai Perbaikannya Juli 2023

Nasional
Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Analogikan Indonesia Bak Jalan Berlubang, Bahlil: Kalau Dibawa Sopir Baru Belajar, Hati-hati!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.