Menurut PKS, Manuver Dipo Terkait "Reshuffle" Kabinet

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, ada manuver untuk melakukan reshuffle kabinet terkait langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan praktik kongkalikong korupsi APBN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu bagian yang bisa ditafsirkan secara politik demikian (upaya reshuffle)," kata Hidayat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2011).

Sebelumnya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong anggaran. Disebut ada tiga kementerian yang dilaporkan, salah satunya Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono, kader PKS. Aduan itu kemudian diteruskan ke KPK.

Hidayat mengatakan, meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle harus dilakukan atas alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, perombakan kabinet jangan hanya berdasar laporan surat kaleng.

"Jangan bola ini dijadikan sebagai alasan atau cari celah untuk dijadikan reshuffle kabinet. Kalau reshuffle basisnya hanya pada laporan surat kaleng, itu akan menghadirkan kontroversi," kata mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menambahkan, pihaknya tak mau berkomentar lebih jauh terkait laporan Dipo lantaran dasar laporan yang tidak jelas. Pihaknya menunggu tindak lanjut dari KPK. Suswono, kata dia, pasti akan membantu KPK.

"Secara prinsip, ini negara hukum, silakan dibongkar. Saya setuju kongkalikong dihentikan, tetapi basisnya pada bukti, bukan surat kaleng," kata Hidayat.

Tanggapan Suswono

Menanggapi laporan Dipo Alam, pekan lalu, Menteri Pertanian Suswono menduga laporan itu dilayangkan Dipo setelah menerima aduan dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

"Yang jelas, statusnya seperti surat kaleng, tidak ada identitas," kata Suswono, Jumat (16/11/2012).