Kompas.com - 19/11/2012, 12:46 WIB
Penulis Sandro Gatra
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, ada manuver untuk melakukan reshuffle kabinet terkait langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang melaporkan praktik kongkalikong korupsi APBN ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Itu bagian yang bisa ditafsirkan secara politik demikian (upaya reshuffle)," kata Hidayat, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (19/11/2011).

Sebelumnya, Dipo mengaku menerima banyak laporan dari pegawai negeri sipil di kementerian terkait praktik kongkalikong anggaran. Disebut ada tiga kementerian yang dilaporkan, salah satunya Kementerian Pertanian yang dipimpin Suswono, kader PKS. Aduan itu kemudian diteruskan ke KPK.

Hidayat mengatakan, meski reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, reshuffle harus dilakukan atas alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Menurut dia, perombakan kabinet jangan hanya berdasar laporan surat kaleng.

"Jangan bola ini dijadikan sebagai alasan atau cari celah untuk dijadikan reshuffle kabinet. Kalau reshuffle basisnya hanya pada laporan surat kaleng, itu akan menghadirkan kontroversi," kata mantan Presiden PKS itu.

Hidayat menambahkan, pihaknya tak mau berkomentar lebih jauh terkait laporan Dipo lantaran dasar laporan yang tidak jelas. Pihaknya menunggu tindak lanjut dari KPK. Suswono, kata dia, pasti akan membantu KPK.

"Secara prinsip, ini negara hukum, silakan dibongkar. Saya setuju kongkalikong dihentikan, tetapi basisnya pada bukti, bukan surat kaleng," kata Hidayat.

Tanggapan Suswono

Menanggapi laporan Dipo Alam, pekan lalu, Menteri Pertanian Suswono menduga laporan itu dilayangkan Dipo setelah menerima aduan dari pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan kementeriannya.

"Yang jelas, statusnya seperti surat kaleng, tidak ada identitas," kata Suswono, Jumat (16/11/2012).

Halaman:
Baca tentang
     
    Pilihan Untukmu


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

    LPSK Resmi Tolak Perlindungan Istri Ferdy Sambo dan Ungkap Alasannya

    Nasional
    Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

    Bawaslu Keluhkan KPU Batasi Akses Awasi Verifikasi Administrasi Parpol

    Nasional
    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    LPSK Beberkan Kejanggalan Permohonan Perlindungan Istri Ferdy Sambo

    Nasional
    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Bawaslu Kesulitan Awasi Verifikasi Administrasi karena Keterbasatan Akses ke Sipol

    Nasional
    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    TKP Pembunuhan Brigadir J Sesuai dengan Data Temuan Komnas HAM

    Nasional
    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Jumlah Polisi Tak Profesional yang Tangani Kasus Pembunuhan Brigadir J Bertambah Jadi 35 Orang

    Nasional
    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Ini 3 Alasan Deolipa Gugat Bharada E hingga Kabareskrim secara Perdata

    Nasional
    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Survei LSI Denny JA: Mayoritas Responden yang Tak Puas dengan Kinerja Jokowi Cenderung Memilih Koalisi Gerindra-PKB

    Nasional
    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    KPK Kirimkan Dokumen Bukti Dugaan Korupsi Surya Darmadi ke Kejagung

    Nasional
    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Jokowi Kukuhkan Paskibraka yang Akan Bertugas pada Upacara 17 Agustus

    Nasional
    Temukan 'Overbudget' dan 'Overservice', Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Temukan "Overbudget" dan "Overservice", Wapres Minta Penyelenggaraan Haji Lebih Efisien

    Nasional
    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Sederet Pengamanan LPSK untuk Bharada E: Pengawal Tambahan hingga Makanan

    Nasional
    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Jurnalisme Data dalam Perbincangan Jurnalisme Digital

    Nasional
    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Komnas HAM Periksa CCTV-Bekas Tembakan di Rumah Dinas Ferdy Sambo

    Nasional
    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Perjalanan Kasus Surya Darmadi: Jadi Buronan KPK-Kejagung hingga Ditahan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.