Kongkalikong Merata di Semua Kementerian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongkalikong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kongkalikong diyakini terjadi di semua kementerian.

”Yang disampaikan Pak Dipo hanya serpihan masalah kongkalikong anggaran. Sebenarnya kan sudah banyak terjadi seperti dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games hingga proyek Hambalang. Dengan sistem pembahasan anggaran seperti sekarang, kongkalikong terjadi di semua kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam diskusi di Radio Sindo, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, kongkalikong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan seperti diklaim pemerintah atau DPR. Kunci transparansi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus berani membuka anggaran kementerian yang masuk sehingga bisa dinilai rakyat, DPR, hingga kontraktor. Keterbukaan akan meminimalkan potensi penggelembungan.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengapresiasi positif inisiatif Dipo. Jika memang laporan itu merupakan informasi resmi pejabat negara, KPK wajib menindaklanjuti.

Mainan elite politik

Namun, isu korupsi dinilai hanya menjadi komoditas para elite politik. Sebaliknya, komitmen memberantas korupsi dari penyelenggara negara semakin dipertanyakan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (18/11). Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, beberapa kasus yang ditangani KPK mengindikasikan ada permainan elite parpol di kementerian dan lembaga. Elite parpol bermain anggaran dengan leluasa karena menterinya berasal dari parpol yang bersangkutan. ”Rakyat dikorbankan. Padahal, parpol dibentuk untuk dan demi rakyat,” kata Busyro.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, kongkalikong justru banyak terjadi di kementerian yang dipimpin menteri nonparpol. Ikhsan mendukung tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian.

Terkait laporan Dipo ke KPK, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah segera mengklarifikasi Dipo supaya tidak berlarut dan saling curiga. Menurut dia, semua rapat mengenai anggaran antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan berlangsung terbuka. Ia mengaku tak tahu soal kongkalikong. Pernah ada rekanan yang menawarkan barang, tetapi ditolaknya karena bukan ranahnya. (BIL/EDN/BAY/INA)

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK
Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014