Kompas.com - 19/11/2012, 08:37 WIB
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kongkalikong pejabat dengan anggota DPR tidak hanya terjadi di tiga kementerian seperti laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kongkalikong diyakini terjadi di semua kementerian.

”Yang disampaikan Pak Dipo hanya serpihan masalah kongkalikong anggaran. Sebenarnya kan sudah banyak terjadi seperti dalam kasus korupsi wisma atlet SEA Games hingga proyek Hambalang. Dengan sistem pembahasan anggaran seperti sekarang, kongkalikong terjadi di semua kementerian,” kata Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Yuna Farhan dalam diskusi di Radio Sindo, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut Yuna, kongkalikong terjadi karena pembahasan anggaran tidak sepenuhnya transparan seperti diklaim pemerintah atau DPR. Kunci transparansi anggaran ada di Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Agus Martowardojo harus berani membuka anggaran kementerian yang masuk sehingga bisa dinilai rakyat, DPR, hingga kontraktor. Keterbukaan akan meminimalkan potensi penggelembungan.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, mengapresiasi positif inisiatif Dipo. Jika memang laporan itu merupakan informasi resmi pejabat negara, KPK wajib menindaklanjuti.

Mainan elite politik

Namun, isu korupsi dinilai hanya menjadi komoditas para elite politik. Sebaliknya, komitmen memberantas korupsi dari penyelenggara negara semakin dipertanyakan. Hal itu terungkap dalam diskusi yang diselenggarakan Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional di Jakarta, Minggu (18/11). Hadir sebagai pembicara mantan Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto, anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, dan praktisi hukum Achmad Rifai.

Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan, beberapa kasus yang ditangani KPK mengindikasikan ada permainan elite parpol di kementerian dan lembaga. Elite parpol bermain anggaran dengan leluasa karena menterinya berasal dari parpol yang bersangkutan. ”Rakyat dikorbankan. Padahal, parpol dibentuk untuk dan demi rakyat,” kata Busyro.

Namun, Ketua DPP Partai Demokrat Ikhsan Modjo menyatakan, kongkalikong justru banyak terjadi di kementerian yang dipimpin menteri nonparpol. Ikhsan mendukung tindakan Dipo melaporkan kongkalikong anggaran di tiga kementerian.

Terkait laporan Dipo ke KPK, Wakil Ketua Komisi I Tubagus Hasanuddin meminta pemerintah segera mengklarifikasi Dipo supaya tidak berlarut dan saling curiga. Menurut dia, semua rapat mengenai anggaran antara Komisi I dan Kementerian Pertahanan berlangsung terbuka. Ia mengaku tak tahu soal kongkalikong. Pernah ada rekanan yang menawarkan barang, tetapi ditolaknya karena bukan ranahnya. (BIL/EDN/BAY/INA)

Baca juga:
Keberanian Dipo Patut Diacungi Jempol, tetapi...
Tiga atau Empat Kementerian yang Dituding Kongkalikong?
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS

Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

KY Akan Koordinasi dengan KPK soal Pemeriksaan Hakim Agung Sudrajad Dimnyati

Nasional
Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Momen Prabowo Berinteraksi dengan Pengungsi Korban Bencana Tanah Bergerak di Bogor

Nasional
Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Mutasi 30 Pati, Kapolri Tunjuk Kombes Ade Ary Syam Indradi Jadi Kapolres Jaksel

Nasional
Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Sidang Etik Ipda Arsyad Daiva yang Sempat Ditunda Dilanjutkan Hari Ini

Nasional
KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

KY Bakal Ikut Dalami Dugaan Adanya Hakim Agung Lain yang Terlibat Pengurusan Perkara di MA

Nasional
Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Gerindra Tunjuk Budi Djiwandono Jadi Jubir Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Panggilan KPK yang Kembali Tak Akan Dipenuhi Lukas Enembe

Nasional
Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Lukas Enembe Disebut Kerap Berjudi di Luar Negeri, dari Mana Sumber Uangnya?

Nasional
Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Saat Puan dan Muhaimin Saling Mendoakan di Tengah Momen Makan Pecel...

Nasional
Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Prajurit TNI AD Tersangka Mutilasi di Mimika Diduga Terlibat Bisnis Penimbunan BBM

Nasional
Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Menpan-RB: Indeks Kualitas ASN di Indonesia Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
'Dansa Politik' Kader PDI-P,  Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

"Dansa Politik" Kader PDI-P, Antara Dewan Kolonel dan Dewan Kopral

Nasional
Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Dua Gibran, Merdeka Belajar dan Diplomasi Istana

Nasional
Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Deretan Skandal Lukas Enembe, dari Dugaan Korupsi hingga Judi

Nasional
Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal 'Private Jet' yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Ke MKD DPR, IPW Bakal Jelaskan soal "Private Jet" yang Dipakai Brigjen Hendra Kurniawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.