Laporan Dipo Alam Harus Dilihat Secara Kritis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Laporan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kongkalikong antara pejabat di tiga kementerian dengan anggota DPR harus dilihat secara kritis. Laporan Dipo tersebut juga bisa saja untuk mengalihkan isu dari perhatian publik terhadap sejumlah skandal korupsi yang mengarah ke Istana.

Dengan melihat sepak terjang dan integritas Dipo, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra meragukan kebenaran laporan tersebut. "Lihat saja dalam beberapa bulan terakhir Dipo Alam cukup sering tampil ke publik dengan menyajikan isu-isu hangat dan akrobatik yang berhasil mengalihkan perhatian serta fokus publik atas beberapa mega skandal, seperti kasus Century, Hambalang, dan yang terbaru adalah skandal grasi bandar narkoba. Sepertinya Dipo Alam memang punya tugas khusus dari 'tuannya' untuk memproduksi isu guna menutupi skandal tertentu," tutur Indra, Senin (19/11/2012) di Jakarta,

Indra menyarankan, publik sebaiknya menunggu hasil telaahan KPK atas laporan Dipo dan tak perlu menduga kementerian mana saja yang dilaporkan.

Berdasarkan penelusuran Kompas, ada tiga kementerian yang dilaporkan Dipo ke KPK, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. Sementara anggota DPR yang dilaporkan adalah mereka yang duduk di komisi yang menjadi mitra ketiga kementrian tersebut.

"Kita tunggu saja hasil verifikasi dan telaahan KPK. Prinsipnya saya sangat setuju bahwa tidak boleh ada konkalingkong anggaran APBN di kementrian," kata Indra.