Kompas.com - 17/11/2012, 17:13 WIB
|
EditorLaksono Hari W

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, menyayangkan manuver politik yang dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Menurut JK, langkah Dipo mengungkap tiga kementerian yang terlibat kongkalikong dengan DPR tidak sesuai dengan prosedur.

"Seperti keluarga saja, melaporkan itu sama saja saudara melaporkan saudaranya ke polisi bahwa saudaranya mencuri," ujar pria yang akrab disapa JK kepada wartawan seusai menghadiri perayaan ulang tahun Kompasiana di Lantai 3 Gandaria City, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Menurut pria yang kini menjabat  Ketua Palang Merah Indonesia tersebut,  sekretaris seharusnya kabinet terlebih dahulu melaporkan dugaan kongkalikong yang belum dijelaskan itu kepada pemimpin negara, dalam hal ini presiden. JK menilai langkah yang sudah telanjur ditempuh  itu dapat membuat kekacauan birokrasi di pemerintahan Indonesia.

"Kan, tentu ditanya bapaknya (presiden) dulu dong, baru dipanggil. Itu suatu cara secara umum oke, tetapi caranya diperbaiki supaya pemerintah tidak kacau," ujar JK.

Dipo menyebutkan bahwa ada dugaan kongkalikong antara oknum anggota DPR dan tiga kementerian. Hal itu diungkapkan Dipo saat mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (14/11/2012) malam. Menurut Dipo, dugaan tersebut bukanlah tudingan langsung dari dirinya, melainkan laporan dari pegawai di kementerian kepadanya dan langsung dipelajari. Dalam kesempatan tersebut, Dipo juga turut menyerahkan dokumen bukti-bukti dugaan adanya kongkalikong tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    Rekomendasi untuk anda
    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

    Gandeng Swasta, Kemenkes Akan Percepat Vaksinasi Booster di Jakarta

    Nasional
    Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

    Profil Eks Pramugari Garuda Siwi Widi yang Disebut dapat Aliran Dana Korupsi

    Nasional
    Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

    Satgas Covid-19: Mungkin Kita Terlena Rendahnya Kasus 6 Bulan Terakhir

    Nasional
    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Alasan Kejagung Akan Panggil Kominfo dalam Perkara Satelit Kemenhan

    Nasional
    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    KPK Gandeng PT Taspen Jamin Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pegawai

    Nasional
    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Jokowi: Kami Pastikan Suplai Kebutuhan Dunia, tapi Bukan Dalam Bahan Mentah

    Nasional
    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan 'Pensiun Dini'

    Jokowi Sebut Ada 5,5 Gigawatt PLTU yang Akan "Pensiun Dini"

    Nasional
    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Singapura Boleh Latihan Militer di Langit Indonesia, Prabowo: Sama Sekali Tidak Membahayakan

    Nasional
    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Jaksa Agung Sebut Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara

    Nasional
    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Komnas HAM Periksa Berbagai Saksi Terkait Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

    Nasional
    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Bersama Pemkab Tanah Bumbu, Kementerian KP Wujudkan Kampung Gabus Haruan

    Nasional
    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    KPK Bongkar Peran Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto dalam Kasus Dugaan Suap Dana PEN

    Nasional
    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    3 Prajurit TNI AD Gugur Ditembak KKB, KSAD Dudung: Saya Merasa Kehilangan

    Nasional
    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Dapat Kuota 500, KSAL Cari Personel Komcad untuk Awaki Kapal Perang-Pesawat Udara

    Nasional
    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Pemerintah Didesak Lipat Gandakan Tempat Isolasi Terpusat di DKI

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads X
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.