Kompas.com - 17/11/2012, 11:30 WIB
|
EditorA. Wisnubrata

JAKARTA, KOMPAS.com — Keberanian Sekretaris Kabinet  Dipo Alam yang mengungkap adanya kongkalikong tiga kementerian dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat  patut diacungi jempol. Namun, Yuna Farhan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran  menyayangkan laporan Dipo tersebut diduga tidak cukup bukti.

"Apa yang dilakukan Dipo itu perlu diacungkan jempol, tetapi disayangkan apa yang disampaikan Dipo itu baru di permukaan saja," ujar Yuna dalam diskusi "Negara yang Ruwet" di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11/2012).

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) sendiri mengaku banyak menerima laporan serupa baik dari dalam maupun luar kementerian. Menurut dia, laporan Dipo tak jauh berbeda dari laporan yang banyak diterima lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu. Laporan tersebut tentu harus ditelusuri kebenarannya sebelum dilempar ke hadapan publik dan langsung melaporkannya pada Komisi Pemberantasan Komisi (KPK). Dipo harus memiliki bukti-bukti yang kuat.

"Kami melihat Dipo merupakan bagian dari pemerintah, kalau hanya seperti itu, LSM juga bisa. Seharusnya bisa lebih dari itu sehingga jangan-jangan hanya mencari panggung politik," ujarnya.

Sebelumnya, pada Rabu (14/11/2012), Dipo telah melaporkan tiga kementerian yang diduga melakukan praktik kongkalikong kepada KPK. Menurut Dipo, potensi penyelewengan di tiga kementerian itu tidak selalu menimbulkan kerugian negara. Namun, kata dia, tidak ada salahnya melakukan pencegahan sebelum terjadi kerugian negara.

"Hingga akhirnya kami mendapatkan laporan itu dan dapat tercegah, dan memang pencegahan lebih baik daripada bila sudah terjadi kerugian negara. Momentumnya saya kira cukup bagus sekarang," ujar Dipo.

Lebih jauh, Dipo kembali menjelaskan kalau laporannya ini bukan sekadar fitnah. Laporan mengenai dugaan kongkalikong di instansi pemerintah ini, menurut Dipo, merupakan suara dari para pegawai negeri sipil (PNS) yang mengetahui praktik tersebut.  Sementara itu, berdasarkan penelusuran Kompas, tiga kementerian yang dilaporkan Dipo adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Perdagangan.

Adapun anggota DPR yang diduga ikut terlibat kongkalikong anggaran adalah anggota komisi yang bermitra dengan ketiga kementerian tersebut.

Menurut Yuna, sebaiknya saat ini publik menunggu hasil tindak lanjut dari KPK. Pasalnya, KPK akan memanggil oknum yang dilaporkan Dipo. "Kami juga akan tunggu KPK untuk menindaklanjuti laporan yang diajukan Dipo, apakah sudah mencukupi atau tidak. Kita tunggu saja," ujarnya.

Baca juga:
Menteri Pertanian: Ada Surat Kaleng dari PNS
Kemhan: Bukan Kami yang Dilaporkan ke KPK

Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

    Cak Imin Siap Gabung KIB asal Jadi Capres, PPP: Nanti Dimusyawarahkan

    Nasional
    Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

    Propam Dalami Motif Oknum Polisi Lepaskan 8 Tembakan di Kompleks Polri Ragunan

    Nasional
    Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

    Cak Imin Mau Gabung KIB Asal jadi Capres, Golkar: Kita Ngopi-ngopi Dulu, Baru Bahas Figur

    Nasional
    Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

    Aturan Baru, Penulisan Nama di E-KTP Minimal Dua Kata

    Nasional
    Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

    Menakar Peluang Cak Imin Diusung Jadi Capres 2024 jika PKB Gabung Koalisi Indonesia Bersatu

    Nasional
    Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

    Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

    Nasional
    Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

    Aturan Baru: Nama di E-KTP Maksimal 60 Karakter

    Nasional
    Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

    Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik Hadapi Cuaca Ekstrem di Mekkah dan Madinah

    Nasional
    Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum 'Welcome'

    Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum "Welcome"

    Nasional
    KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

    KPK Belum Temukan Harun Masiku, Novel Baswedan: Bila Tak Mampu, Bisa Minta Bantuan Kami

    Nasional
    2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

    2.531 Sisa Kuota Haji Diisi Jemaah Berstatus Cadangan, Ini Ketentuannya

    Nasional
    Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

    Menko PMK Ungkap 4 Target Indonesia di Forum GPDRR 2022

    Nasional
    Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

    Bertemu Panglima AU AS, KSAU Bahas Rencana Pengadaan Jet Tempur F-15IDN

    Nasional
    Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

    Kemenag: 2.531 Sisa Kuota Haji Akan Diisi Jemaah Berstatus Cadangan

    Nasional
    Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

    Rencana Penggunaan Teknologi untuk Pemilu 2024 Jangan Sampai Hanya untuk Gaya-gayaan

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.