Kompas.com - 17/11/2012, 10:15 WIB
|
EditorRusdi Amral

JAKARTA, KOMPAS.com — Upaya membongkar praktik korupsi seperti yang dilakukan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam patut dihargai. Namun, upaya itu jangan sampai menimbulkan kegaduhan yang berlebihan dan mengesampingkan tugas pokok pejabat yang bersangkutan.

"Langkah Dahlan dan Dipo bentuk dari semangat bersih-bersih di kementerian dan untuk menghilangkan budaya kongkalingkong. Namun, caranya jangan menimbulkan persoalan baru. Sebab, jika demikian, Presiden juga yang menanggung akibatnya," kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Sabtu (17/11/2012), saat dihubungi Kompas.com dari Jakarta.

Dahlan Iskan, belakangan banyak disorot setelah menyatakan mengantongi 10 nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. Namun, Dahlan baru melaporkan tujuh nama, itu pun ada yang diralat, ke Badan Kehormatan DPR. Dahlan belum melaporkan kasus ini ke KPK.  Sementara Dipo Alam telah melaporkan dugaan permainan anggaran di tiga kementerian dengan anggota DPR kepada KPK. Namun, sebelum membawa dugaan kasus itu ke KPK, Dipo berbicara dulu ke media massa.

Saan mengatakan, sudah selayaknya Dahlan mengikuti langkah Dipo, dengan melaporkan kasus yang diketahuinya ke KPK. Namun, mereka juga perlu tetap konsentrasi ke tugasnya masing-masing.

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Saifuddin menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah meminta para pembantunya berkonsentrasi pada tugasnya masing-masing dan menyampaikan pencapaian lembaganya ke masyarakat.

"Jadi, jangan malah sibuk dengan aktivitas di luar tugas pokok, yang hasilnya hanya kegaduhan  berlebihan. Jika memang mengetahui ada korupsi, segera bawa ke KPK tanpa perlu terlalu banyak gembar-gembor," tutur Lukman Hakim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


    Video Pilihan

    26th

    Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

    Syarat & Ketentuan
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
    Laporkan Komentar
    Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

    Terkini Lainnya

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Saksi Sebut Kakak Bupati Sewa Perusahaan Lain agar Dapat Tender Proyek di Langkat

    Nasional
    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Periksa Sekretaris KONI Bogor, KPK Dalami Dugaan Ade Yasin Kumpulkan Uang dari Kontraktor

    Nasional
    Pengacara Duga Ada 'Sosok Besar' yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Pengacara Duga Ada "Sosok Besar" yang Ubah Parkindo 1945 Jadi Partai Mahasiswa

    Nasional
    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Saksi Ungkap Cara Kakak Bupati Terbit Atur Pemenang Tender Proyek Infrastruktur di Langkat

    Nasional
    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Wamenkes Jelaskan Tahapan Covid-19 Jadi Endemi, Saat Ini Indonesia Masih Pandemi Terkendali

    Nasional
    Relawan Ganjar 'Pede' soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Relawan Ganjar "Pede" soal Kode Dukungan Jokowi Buat 2024

    Nasional
    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    UPDATE 23 Mei: 81.197 Spesimen DIperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate PCR 1,92 Persen

    Nasional
    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Saksi Sebut Pesaing Diberi Uang agar Perusahaan Pilihan Kakak Bupati Langkat Menang Tender

    Nasional
    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 80,15 Persen, Ketiga 21,28 Persen

    Nasional
    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Komnas HAM Apresiasi TNI Tetapkan 10 Prajurit Tersangka Kerangkeng Manusia Langkat

    Nasional
    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    KPK Verifikasi Laporan Dugaan Korupsi di PT Merpati Nusantara Airlines

    Nasional
    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Kode Jokowi di Hadapan Projo, Sinyal Dukungan untuk Capres Pilihan

    Nasional
    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Profil Mohammad Hatta, Sang Proklamator yang Jadi Wakil Presiden Pertama Indonesia

    Nasional
    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Komnas HAM RI Buka Akses Aduan Masyarakat di NTT

    Nasional
    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Daerah Tolak Lantik PJ Bupati, Presiden Diminta Turun Tangan, Jangan Anggap Sepele

    Nasional
    komentar di artikel lainnya
    Close Ads
    Lengkapi Profil
    Lengkapi Profil

    Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.