Kompas.com - 17/11/2012, 06:09 WIB
Penulis ING
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pertanian diduga merupakan satu dari tiga kementerian yang dilaporkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu terkait dugaan adanya praktik kongkalikong anggaran antara Kementerian dan DPR. Dipo sendiri menyatakan, laporan yang disampaikannya bukan tanpa bukti. Bukti-bukti didapatkan Seskab dari PNS-PNS di lingkungan kementerian terkait yang mengetahui adanya praktik tersebut.

Seperti dikutip dari Tribunnews.com, Menteri Pertanian Suswono mengatakan, ada surat pengaduan dari salah seorang staf pegawai negeri sipil di Kementerian Pertanian.

"Yang jelas, statusnya seperti surat kaleng tidak ada identitas," kata Suswono, Jumat (16/11/2012).

Menurut informasi, surat pengaduan itu dikirim seorang pejabat teras di Kementan. Menanggapi informasi ini, Suswono tak mengamini dan tak pula membantah.

"Makanya, nanti silakan tanya ke Pak Dipo. Silakan dicek (siapa yang memberi laporan)," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Ia mendorong agar laporan ini sebaiknya memang diteruskan ke KPK. "Kalau diyakini mengandung kebenaran disampaikan ke KPK dan tidak ke publik. Kalau ke publik belum tentu kebenarannya," kata Suswono.

"Bukan kami"

Selain Kementerian Pertanian, dua kementerian lain yang diduga dilaporkan Dipo adalah Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertahanan. Saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/11/2012), Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan, Kementerian Perdagangan, yang disebut terkait praktik kongkalikong anggaran dengan anggota DPR, siap bekerja sama dengan pihak terkait.

"Semangat kami adalah untuk terus mengedepankan semangat kelembagaan agar menjadi lembaga yang baik. Tentu kami akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk hal tersebut," kata Gita kepada Kompas.com, Jumat (16/11/2012).

Kendati demikian, Gita mengatakan, dirinya tak yakin apakah Kementerian Perdagangan adalah salah satu kementerian yang dilapori Sekretaris Dipo Alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Apakah Kemendag akan meminta klarifikasi kepada Dipo? "Tidak perlu. Pak Dipo sangat bisa dipercaya. Tinggal apakah beliau benar mengeluarkan statement tersebut atau tidak," kata Gita.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan juga menyatakan bahwa kementeriannya bukan merupakan salah satu kementerian yang dilaporkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kongkalikong pengadaan barang dan jasa dengan DPR. Sebelumnya, Dipo melaporkan tiga kementerian ke KPK atas dugaan praktik kongkalikong tersebut.

"Kemhan telah mengonfirmasi langsung dan klarifikasi kepada Pak Dipo. Pak Dipo tak menyebutkan Kementerian Pertahanan sebagai salah satu yang dilaporkan ke KPK," kata Kepala Pusat Komunikasi Publik (Kapuskom Publik) Kementerian Pertahanan Kolonel (Kav) Bambang Hartawan, di Jakarta, Jumat (16/11/2012).

Baca juga:
KPK Segera Panggil Oknum yang Dilaporkan Dipo Alam
Disebut Kongkalikong, Mendag Siap Kerja Sama
Inilah Tiga Kementerian yang Dilaporkan Dipo Alam
KPK Telaah Laporan Dipo
Dipo Laporkan Tiga Kementerian ke KPK
Dipo Alam: Laporan ke KPK Ini Suara dari PNS

Berita-berita terkait lainnya dalam topik:
Kongkalikong di Kementerian
Dahlan Iskan Versus DPR

Dan, berita terhangat Nasional dalam topik:
Geliat Politik Jelang 2014

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: 'Chapter' Capres Nanti, Terakhir

Soal Pencalonan Presiden, Ketum PAN: "Chapter" Capres Nanti, Terakhir

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Jokowi: Terima Kasih Keluarga Besar TNI, Terus Menjaga Kedaulatan dan Tumpah Darah Indonesia

Nasional
Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Rangkaian Atraksi Pesawat Tempur Tutup Upacara HUT Ke-77 TNI

Nasional
Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Jokowi: Selamat Ulang Tahun TNI, Saya Sampaikan Penghargaan Setinggi-tingginya

Nasional
Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Jokowi Minta TNI Bantu Kemandirian Pangan dan Pengendalian Inflasi

Nasional
Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Mahfud MD: Liga 1, 2, dan 3 Dihentikan sampai Presiden Menyatakan Bisa Dinormalisasi

Nasional
Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Duduk Bersebelahan Saat Hadiri HUT TNI, Megawati dan Prabowo Tampak Akrab Bercanda

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

HUT Ke-77 TNI, Kolonel Laut Erwin Kasirun Bertindak Jadi Komandan Upacara

Nasional
HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

HUT Ke-77 TNI, Sejumlah Alutsista Tembak Dipamerkan di Depan Istana Merdeka

Nasional
Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Kemenko PMK: Korban Meninggal Tragedi Kanjuruhan Jadi 131 Orang

Nasional
Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Wapres: Selama 77 Tahun, TNI Telah Persembahkan Prestasi dan Pengorbanan

Nasional
Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Foto Ganjar di Bawah Baliho Puan yang Kembali Menuai Komentar Bambang Pacul

Nasional
Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Ferdy Sambo dkk Akan Ditampilkan Bareskrim Sebelum Diserahkan ke Kejaksaan

Nasional
Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Ditjen Imigrasi Siapkan Implementasi Paspor Berlaku 10 Tahun

Nasional
Branding Lipstik Elite Politik

Branding Lipstik Elite Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.